Kericuhan di Foodcourt A2 Batam, Pengelola Dipanggil DPRD Batam, Minta Pengawasan Diperketat

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Insiden kericuhan di Foodcourt A2, Batu Selicin, Lubuk Baja, pada malam pertama Ramadan (28/2) lalu menjadi atensi sejumlah pihak. 

Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk manajemen foodcourt, kepolisian, serta Direktorat PTSP Batam.

Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti berbagai aspek, mulai dari keamanan, izin usaha, hingga potensi sanksi bagi pengelola. 

Salah satu poin utama yang disepakati adalah terkait penjualan minuman beralkohol selama Ramadan, khususnya di jam setelah berbuka hingga selesai tarawih.

Perwakilan PT Eitu Square selaku pengelola A2 Foodcourt, Sofia, mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki izin resmi dan menerapkan pengawasan internal. 

Namun, ia mengakui bahwa kejadian pada Jumat malam terjadi begitu cepat hingga sulit diantisipasi.

"Perusahaan kami memiliki izin. Satpam kami juga ada, mereka selalu memantau. Saat kejadian sekitar pukul 21.45 WIB, pengawasan tetap ada, meskipun memang belum sepenuhnya tinggi di jam segitu," ujar Sofia.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tiga orang pengawas yang rutin berkeliling untuk memastikan kondisi tetap aman.

"Sejak kami berdiri, tidak pernah ada insiden seperti ini. Kami mohon maaf kepada pihak-pihak terkait atas kejadian ini," tambahnya.

Wanita yang mengenakan blouse abu-abu itu berkomitmen kedepannya hal itu tidak akan terulang kembali.

"Kedepannya sesuai dengan pimpinan rapat tadi kami akan menjadi pelaku usaha yang taat," kata Sofia.

Masih kata dia, foodcourt A2 ini saat hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu selalu ramai dikunjungi turis asal Singapura ataupun Malaysia untuk menikmati hidangan.

"Atas kejadian tersebut kami mohon maaf. Kami berkomitmen selanjutnya tetap menjadi family foodcourt yang nyaman baik wisatawan lokal maupun internasional," paparnya.

Dari sisi perizinan, perwakilan PTSP Batam, Faizal, memastikan bahwa A2 Foodcourt telah memiliki Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) golongan B dan C yang diterbitkan pada 2023 dan berlaku selama tiga tahun.

"Izin mereka benar ada. Tapi, kenapa izin ini memiliki masa berlaku? Karena ada pengawasan terhadap barang yang mereka edarkan," jelas Faizal.

Ia merinci bahwa SKPL dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan kadar alkohol. Golongan A mencakup minuman dengan kadar alkohol di bawah 5 persen, golongan B antara 5 hingga 20 persen, dan golongan C antara 20 hingga 40 persen.

"Bagi pelaku usaha, baik pengecer maupun penjual langsung, jika sudah memiliki SKPL B dan C, maka mereka tidak perlu mengurus SKPL tambahan," tegasnya.

Kabag Ops Polresta Barelang, AKP Yudi Kurniadi mewakili dari Polresta Barelang mengatakan bahwa dua orang pelaku telah diamankan, yakni YNW (39) dan BL (32).

"Betul kejadian itu. Kami juga telah meminta sejumlah saksi dan keterangan, didapat 2 orang tersangka, dijerat dengan Pasal 170 Ayat 1 KUHP tentang kekerasan di muka umum, dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara," ujar Yudi.

Ia menjelaskan bahwa sejauh ini polisi telah memeriksa delapan saksi, termasuk korban F yang juga bertindak sebagai pelapor. 

"Kasus ini masih terus berproses. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain," tambahnya.

Menanggapi berbagai temuan ini, anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, menegaskan bahwa pengelola foodcourt harus bertanggung jawab atas keamanan di dalam areanya.

"Kalau ada tenan yang beroperasi, maka keamanan di dalamnya menjadi tanggung jawab pengelola. Tidak bisa lempar sana-sini," tegasnya.

DPRD juga menyoroti dampak lingkungan yang muncul akibat ramainya pengunjung di foodcourt tersebut, termasuk kemacetan yang sering terjadi. 

"Mohon ini juga diperhatikan. Jangan sampai keberadaan foodcourt malah mengganggu ketertiban umum," lanjutnya.

Selain itu, DPRD menyepakati aturan baru selama Ramadan, yakni larangan penjualan minuman beralkohol dari waktu berbuka hingga selesai tarawih. 

"Ini sudah disepakati bersama. Kita harus saling menghormati suasana Ramadan," katanya.

Selain itu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada saat kejadian ia serahkan kepada pihak berwajib.

"Untuk pidana murninya, maka kami serahkan seluruhnya kepada pihak yang berwajib. Jadi untuk pidana, murni dari kepolisian," tuturnya.

Sebagai langkah antisipasi, DPRD meminta tim terpadu dari kecamatan dan kelurahan untuk lebih aktif melakukan patroli saat waktu berbuka dan tarawih.

"Agar kejadian seperti ini tidak terulang, tim terpadu harus turun langsung ke lapangan," pungkas Mustofa. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News