BP Kawasan Karimun Dorong FTZ Pulau Karimun Besar Menyeluruh

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Kabupaten Karimun terus mendorong Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh untuk Pulau Karimun besar.

Kepala BP Kawasan Karimun, Faisal mengatakan, zona perdagangan bebas atau wacana FTZ wilayah Karimun bukan hal pertama kali digaungkan di tahun 2025.

"Memang pak bupati sudah menyampaikan dan menginginkan agar Pulau Karimun Besar bisa FTZ menyeluruh. Tentunya ini akan kita upayakan," ujar Faisal, Senin (17/3/2025).

"Kebetulan kita bupati baru dan merupakan Wakil Ketua Dewan Kawasan berdasarkan Perpres tahun 2013. Sehingga kami harus berkoordinasi kinerja kami," sambungnya.

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Dorong FTZ Karimun - Bintan Menyeluruh Seperti Batam, Menko Buat Kajian

Diketahui, sejak kepemimpinan Bupati Karimun Nurdin Basirun selama satu dekade, kemudian berganti Aunur Rafiq yang juga memimpin satu dekade, zona perdagangan bebas di Karimun masih diterapkan sebagian wilayah di Kecamatan Meral.

Faisal menambahkan, pihaknya juga telah bersurat ke Menteri Perekonomian (Menko) Republik Indonesia untuk memperluas wilayah perdagangan bebas, namun belum disetujui.

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

"Mereka (Menko) pastinya melakukan kajian sebelum menerapkan kawasan itu. Termasuk apa dampak apabila FTZ menyeluruh. Pada intinya kita juga masih menunggu," katanya.

Ia mengatakan, dalam PP itu menyebutkan luas kawasan perdagangan bebas 9.666 hektare.

"Sementara kita (Karimun) maunya menyeluruh seperti Batam. Tetapi yang memberi ini pemerintah pusat berdasarkan PP melalui analisa ataupun pertimbangannya," ujarnya.

Meskipun begitu, Faisal menilai penerapan kawasan FTZ menyeluruh di Karimun akan mempermudah pengawasan terhadap masuknya barang-barang yang keluar masuk.

Baca juga: Gubernur Ansar Janjikan Karimun FTZ Penuh Saat Gelar Safari Ramadan 1446 Hijriah di Tanjung Balai

"Selama ini barang keluar masuk itu tidak bisa dipantau secara maksimal karena masih sebagian wilayah saja. Kalau seperti Batam, pengawasan tidak hanya di laut saja, tapi di darat, sehingga lebih mudah," ujarnya.

Menurutnya, secara geografis, wilayah Karimun yang berbatasan langsung dengan perdagangan internasional Selat Malaka, Malaysia dan Singapura sangat strategis untuk diterapkan FTZ menyeluruh.

"Karimun sangat dekat dengan jalur perdagangan padat internasional. Kalau ditetapkan FTZ sangat tepat untuk mendukung investor dengan pembebasan pajak ekspor-impor," tutupnya. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News