Bagi Bupati Cen Sui Lan, Tak Ada 100 Hari Pertama, Tugasnya Segera Selesaikan Permasalahan Natuna

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Tribun Batam hadir dengan Program 'Gebrakan Sang Pemimpin'. Kali ini Tribun Batam mewawancarai Bupati Natuna, Cen Sui Lan.

Wawancara eksklusif itu bertema "Solusi Warisan Utang Sampai Rencana Provinsi Baru". Program ini dipandu langsung oleh Pemimpin Redaksi Tribun, Batam Prawira Maulana.

Lantas, apa saja gebrakan Cen Sui Lan pada masa awal dirinya menjabat Bupati Natuna, berikut wawancara lengkap bersama Tribun Batam.

Keterangan Host: PM
Cen Sui Lan: CSL

PM: Halo. Assalamualaikum Wr Wb Apa kabarnya ibu?

CSL: Waalikumsalam Mas Wira, Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik saja.

PM: Saat video diambil, ini adalah hari ke-14 ibu menjabat sebagai Bupati Natuna. Sudah begitu banyak gebrakan yang sudah ibu lakukan. Itu adalah program Gebrakan Sang Pemimpin dari Tribun Network.

Gebrakan yang paling terlihat yang kami ikuti ibu mendatangi RSUD untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak dan ibu menemukan ada sejumlah masalah di sana. Sebenarnya seperti apa Bu?

CSL: Saya itu bukan sidak, tetapi mengunjungi RSUD. Karena saya waktu itu sudah berjanji dengan para dokter. Saya akan datang ke sana pada hari H-nya dan saya menepati janji saya.

Jadi sepanjang saya datang ke sana, saya mendengar aspirasi dan melihat apa yang dibutuhkan rumah sakit. Intinya kami dari pemerintah daerah bertujuan untuk menjadikan RSUD itu lebih baik lagi.

Kami hadir untuk pelayanan yang lebih bagus, karena permasalahan kesehatan masyarakat ini memang menjadi prioritas.

Pelayanannya kita tingkatkan, ketersediaan obat, penempatan dokter-dokter dan keluhan para dokter akan kita benahi.

PM: Ada lagi nih, gebrakan lain, beberapa waktu lalu di sebuah acara Safari Ramadan kami mendengar ibu memaparkan tentang warisan hutang, sebesar 180 miliar yang harus di bayarkan. Baru menjabat dan langsung dihadapkan dengan hal seperti itu bagaimana Bu?

CSL: Itu mungkin merupakan tantangan dan cobaan untuk saya. Jadi sebenarnya hutang-hutang itu memang dilaksanakan pada 2024. Akan tetapi karena masalah kita dari daerah dengan adanya keterlambatan dari tunda salur dari pemerintah pusat  dan provinsi.

Saat ini tentunya kami pemerintah daerah mengharapkan tunda salur dari kementerian keuangan, dapat segera direalisasikan.