Pipa Gas Pemping ke Batam Tak Kunjung Dibangun, Komisi XII DPR RI Dorong Pemanfaatan WNTS

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Komisi XII DPR RI mendorong percepatan pembangunan jaringan pipa gas dari Pulau Pemping ke Batam yang hingga kini belum terealisasi. 

Infrastruktur sepanjang 5 km itu dinilai penting untuk menyalurkan gas dari Blok Natuna Barat (West Natuna Transportation System/WNTS) guna memenuhi kebutuhan energi di Batam dan Kepulauan Riau (Kepri).

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam kunjungan kerja spesifik di Batam belum lama ini mengungkapkan, proyek ini sebenarnya telah mendapatkan penugasan sejak 2018. 

Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan dan realisasi.

Baca juga: Pipa Gas Pertamina Prabumulih Meledak, Suami Istri Terbakar

"Jadi kami berkunjung di Batam dan ketemu dengan stakeholder untuk memecahkan masalah di hulu. Kami mendorong pipa Pemping, percabangan menuju Batam. Pipa Pemping 5 km dapat penugasan dari 2018, tapi belum ada pipa tersebut. Kebutuhan dalam negeri harus didahulukan, harusnya pasokan ke Kepri terpenuhi," ujar Bambang.

Politisi Golongan Karya ini menuturkan, pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri harus menjadi prioritas. 

Saat ini produksi gas dari WNTS yang dikelola oleh Medco, Harbour, dan Star Energy, menurutnya, masih memiliki kelebihan pasokan yang berpotensi dialokasikan untuk Batam.

"Saat ini, produksi gas di WNTS mencapai 190 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Dari jumlah itu, kontrak dengan mitra di Singapura hanya menyerap sekitar 150-160 MMSCFD. Artinya, masih ada potensi gas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik," tambahnya.

Dalam pembahasan ini, DPR RI juga mendorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengkaji negosiasi pertukaran pasokan gas. 

Salah satu skemanya, mengurangi pasokan gas ke Singapura dari sumber PT Gresik Migas, sementara produksi dari WNTS difokuskan untuk dalam negeri.

"Negosiasi ini harus segera dilakukan, karena Singapura sendiri sudah mulai mengurangi ketergantungan terhadap gas impor dengan membangun receiving terminal Liquefied Natural Gas (LNG) yang diperkirakan selesai pada 2028," tambah Bambang.

Baca juga: Kilang Minyak Raksasa Akan Dibangun di Pulau Pemping Batam, Amsakar: Kami Siap Dukung

Politisi 46 tahun ini menyebut, harga gas untuk Singapura saat ini lebih mahal dibandingkan LNG. 

Ke depan, kemungkinan besar negara tersebut akan mengurangi pembelian gas dari Indonesia.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan dukungannya terhadap upaya Komisi XII DPR RI dalam mendorong optimalisasi pasokan gas bagi wilayahnya.

"Kami dari pemerintah provinsi sangat mendukung langkah ini. Ini sejalan dengan harapan kami agar Kepri bisa lebih mandiri dalam pemenuhan energi," ujar Nyanyang. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News