Disnakertrans Kepri Sampaikan, 90,59 Persen Alumni BLK Terserap Dunia Kerja 

"Industri butuh apa, kami akan tempatkan siswa magang di inhouse training perusahaan agar mereka langsung bisa kerja di sana," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah meninjau langsung kondisi BLKPP Tanjungpinang serta mengevaluasi berbagai kebutuhan fasilitas pelatihan kerja. 

“Barusan saya keliling dari Dinas Tenaga Kerja, ada BLK di sana yang memang perlu revitalisasi. Kita juga akan sesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan masing-masing dari tujuh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau,” ujar Wagub Nyanyang.

Ia menegaskan pentingnya penyelarasan program pelatihan kerja agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi akan menggelar rapat koordinasi guna memetakan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah agar dapat diakomodasi dalam program-program pelatihan yang ada di BLK.

"Harapannya, di masing-masing kabupaten/kota nantinya bisa memiliki BLK sendiri. Namun, jika belum tersedia, maka peserta pelatihan dapat kita bawa ke BLK di Tanjungpinang, Batam, atau Tanjung Balai Karimun," tambahnya.

Lebih lanjut, Wagub Nyanyang menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan di BLK untuk tahun ini sedang disiapkan dan diharapkan dapat dimaksimalkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2025. 

Selain itu, pelatihan-pelatihan teknis juga dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan terintegrasi dengan kebutuhan daerah.

“Anggaran pelatihan di Dinas UMKM ada sekitar Rp10 miliar, sedangkan di sini (BLK Tanjungpinang) tersedia sekitar Rp3 miliar dengan fokus utama pada pelatihan teknik. Maka prioritas program harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” ungkapnya.

Wagub juga memastikan bahwa seluruh program pelatihan di BLK disediakan secara gratis.(Tribunbatam.id/endrakaputra)