May Day di Batam 2025 Tanpa Aksi, Buruh Bicara Soal UMSK, Ini Respons Pemerintah

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Kota Batam berlangsung berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 

Tanpa aksi unjuk rasa di jalanan, ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam menyuarakan aspirasi melalui dialog terbuka bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, di Kawasan Batamindo Plaza, Mukakuning, Sei Beduk, Kota Batam, pada Kamis (1/5/2025).

Walikota Batam, Amsakar Achmad; Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin; Disnaker Batam.

Termasuk Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin dan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura hadir dalam kegiatan itu.

Dalam kegiatan itu, suasana simbolis ditunjukkan melalui pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur, dan pada sesi akhir, pelepasan burung merpati menjadi penutup acara.

Baca juga:  Brimob Polda Kepri Siaga Penuh Menjelang Hari Buruh, Simulasikan Persenjataan dan Taktik Lapangan

Walilkota Batam, Amsakar Achmad dalam sambutannya mengatakan pertemuan ini sebagai kelanjutan dari komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Momentum hari ini melengkapi apa yang kita lakukan sebelumnya. Beberapa waktu lalu kita bertemu pelaku usaha, dan hari ini dgn serikat pekerja. Pemerintah berperan penting untuk mempertemukan harapan dari dua sisi ini," ujar Amsakar Achmad.

Ia menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan May Day yang damai dan kondusif. 

"Forkopimda hadir lengkap hari ini. Ini mencerminkan bahwa perjuangan buruh menjadi bagian dari ikhtiar kita mencari formulasi yang paling bijak," kata pria yang menjabat Kepala BP Batam itu.

Soal tuntutan buruh, pria kelahiran Dabo Singkep ini mengakui ada beberapa yang dapat diselesaikan di level kota, namun ada juga yang menjadi kewenangan nasional.

Baca juga: Massa Buruh dari FSPMI Batam Peringati May Day di Batamindo Plaza

Ia memastikan Pemko Batam akan menyusun kebijakan berdasarkan regulasi dan membuka ruang dialog, termasuk soal pengajuan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).

"UMSK itu kewenangan provinsi, tapi pengajuannya dari kota. Kami akan dalami formulanya dan terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan pekerja," tambahnya.

Senada, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menyoroti pentingnya sinergi menghadapi tantangan global. 

Politisi Gerindra ini menyebut situasi ekonomi internasional, termasuk potensi dampak dari perang tarif global, harus diantisipasi bersama.

"Kami bersinergi dari provinsi maupun kota. Kita belum menerima keluhan dari pengusaha, tapi sedang mempersiapkan langkah antisipasi jika ada dampaknya. Semoga perang tarif ini tidak mempengaruhi kita secara signifikan," terang Nyanyang Haris Pratamura.