Subsidi SPP untuk Pelajar Batam Tak Lolos Negeri, Pemko Batam Siapkan Rp 7,8 Miliar

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tidak semua calon peserta didik di Batam masuk sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tahun ini.

Para orangtua/Wali murid di Batam kini dihadapkan dengan sekolah swasta yang biaya sekolahnya cenderung berbeda dengan sekolah negeri.

Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyiapkan subsidi silang bagi peserta didik yang tak tertampung, sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan.

Pemko Batam menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,8 Miliar untuk program subsidi SPP bagi calon siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan subsidi silang Disdik Batam guna mengurai masalah klasik membludaknya pendaftar di sekolah negeri setiap tahun ajaran baru.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Wahyu Rubianto mengatakan jika program ini menyasar calon siswa dari keluarga kurang mampu yang tak tertampung dalam sistem penerimaan peserta didik baru (SPMB).

Baca juga: Disdik Batam Luncurkan Aplikasi SPMB, Pendaftaran Sekolah Bisa Lewat Handphone

"Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sejenisnya. Nanti akan dibuktikan dengan kartu sebagai penerima bantuan pemerintah. Ini khusus bagi mereka yang tidak lolos SPMB, jadi kami dorong ke sekolah swasta," ujar Tri Wahyu, pada Senin (9/6/2025).

Penerima subsidi akan diseleksi berdasarkan data kesejahteraan sosial. 

"Ini agar bantuan tepat sasaran. Khusus bagi mereka yang memang tidak mampu," kata Tri.

Berdasarkan hasil rapat bersama lintas instansi, Tri mengatakan bantuan akan diberikan kepada calon siswa SD dan SMPm

"Jadi jumlah penerima untuk calon siswa SD berjumlah 2.440 calon siswa. Sedangkan untuk tingkat SMP sebanyak 1.430," imbuhnya.

Setiap pelajar SD akan menerima subsidi sebesar Rp300 ribu per bulan, sedangkan siswa SMP menerima Rp400 ribu per bulan.

Baca juga: Disdik Batam Petakan Lokasi Rawan Pungli di Penerimaan Murid Baru, Minggu Depan Turun

"Bantuan akan disalurkan selama enam bulan di tahun 2025 ini. Kalau perhitungannya, jumlah anggaran mencapai Rp7,8 miliar," sebutnya.

Program ini diharapkan bisa mendorong orangtua untuk mempertimbangkan sekolah swasta sebagai pilihan, sekaligus menjaga rasio ideal di sekolah negeri.

"Rasio daya tampung (RDT) di sekolah negeri kita harapkan bisa lebih proporsional," ujar Tri.

Saat ini, proses SPMB masih berjalan dan dilakukan secara online. 

Sementara itu, rencana pemberian subsidi akan difinalkan dalam waktu dekat bersama Pemprov Kepri untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)