Pemerintah Pusat Dorong Subsidi untuk Pelajar Sekolah Swasta, Disdik Kepri: Anggaran Belum Ada

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah pusat mendorong keterlibatan sekolah swasta dalam proses penerimaan siswa baru, seiring terbatasnya daya tampung sekolah negeri di berbagai daerah, termasuk di Kepulauan Riau. 

Langkah ini diiringi dengan imbauan kepada pemerintah daerah agar memberikan subsidi atau insentif kepada sekolah swasta yang menerima siswa tak tertampung di negeri.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq, saat meninjau proses verifikasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 3 Batam.

"Di banyak tempat, peraturan SPMB yang baru memang mendorong pemda untuk menyertakan sekolah swasta sebagai bagian dari proses penerimaan. Dan kami juga meminta, sesuai kemampuan keuangan daerah, agar pemda memberikan insentif atau hibah kepada sekolah swasta yang menerima siswa," ujar Fajar saat diwawancarai Rabu, (25/6/2025).

Pejabat 46 tahun ini mencontohkan sejumlah daerah yang telah menjalankan kebijakan ini, seperti Semarang, Bandung, dan Bogor. Dimana pemerintah daerah memberikan bantuan hibah sekitar Rp 2 juta per pelajar kepada sekolah swasta terverifikasi.

Baca juga: Jaga Mutu Pendidikan, Wamendikdasmen di Batam Minta Sekolah Tak Paksakan Daya Tampung

"Itu bentuk kesadaran dari pemda untuk tetap menjamin akses pendidikan, meskipun tidak seluruh siswa bisa ditampung di sekolah negeri," lanjutnya.

Kebijakan ini, menurut Fajar, sudah memiliki landasan hukum dan tinggal disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. 

Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak atas pendidikan hanya karena keterbatasan ruang di sekolah negeri.

Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah provinsi belum memiliki anggaran untuk merealisasikan skema subsidi tersebut.

Baca juga: Peminat SMK di Kepri Melonjak, Wamendikdasmen Sebut Ada Usulan Alih Fungsi SMA ke SMK

"Kalau untuk itu terus terang saja, anggaran belum ada untuk memberikan subsidi itu. Jadi kami belum bisa memberikan subsidi untuk SMA dan SMK swasta," kata Andi saat dikonfirmasi..

Ia menambahkan, anggaran pendidikan di tingkat SD dan SMP berada di ranah pemerintah kabupaten/kota. 

"Cuma ada subsidi di sd smp sudah di kabupaten kota ya, kita (provinsi) belum ada dari sisi anggaran untuk SMA dan SMK," tutupnya. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)