Fraksi PKB DPRD Batam Soroti Parkir hingga Tarif Listrik terkait Ranperda APBD-P 2025

BATAM, TRIBUNBATAM.id - DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, dan dihadiri oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, serta Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. 

Ketua fraksi maupun juru bicara fraksi menyatakan persetujuannya dan menyerahkan dokumen tanggapan kepada pimpinan rapat.

Seperti dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPC PKB Batam, Surya Makmur Nasution (SMN) mengatakan, arah kebijakan belanja yang disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Pansus DPRD Batam Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Wakil Rakyat Minta Tambahan Waktu

"Fokus pada kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi adalah langkah strategis di tengah kondisi global yang bergejolak," ujar Surya.

Dalam tanggapannya, Fraksi PKB memberi perhatian khusus pada program-program yang menyasar masyarakat kecil, termasuk pinjaman Rp20 juta tanpa bunga untuk UMKM, serta insentif bagi lansia. 

Mereka berharap persyaratan administratif program tersebut bisa disederhanakan.

"Mekanisme insentif lansia juga perlu dipermudah, tidak perlu sampai tanda tangan tetangga kanan kiri yang dinilai membebani lansia," ujarnya.

Untuk menekan angka pengangguran, pihaknya juga mendorong Pemko Batam rutin menggelar bursa kerja dengan melibatkan sektor swasta nasional maupun internasional. 

Pun sinergi dengan BP Batam dinilai krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Politisi kelahiran Serbelawan itu juga menyoroti potensi pendapatan daerah yang belum tergali maksimal, salah satunya dari parkir tepi jalan umum. 

Berdasarkan data Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, dari 895 titik parkir, realisasi pendapatan hanya Rp11 miliar dari potensi Rp70 miliar.

"Fraksi PKB sangat mendukung agar dibentuk satgas percepatan penerimaan optimalisasi pendapatan daerah dari parkir tepi jalan," tegas Surya.

Selain itu, Fraksi PKB menyoroti piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum tertagih sebesar Rp570 miliar.

Baca juga: Banggar DPRD Batam Usul Moratorium Penarikan Retribusi Parkir Tepi Jalan: 5 Tahun Tak Capai Target

"Piutang daerah adalah hak ekonomi dan harus dioptimalkan demi melangsungkan pembangunan dan pelayanan publik," tuturnya.

Sektor BUMD juga menjadi sorotan. Fraksi PKB meminta Pemko menghidupkan kembali BUMD untuk mendukung distribusi bahan pokok, penyediaan akomodasi terjangkau, dan layanan publik lainnya dengan manajemen profesional.

"Kemudian, seragam sekolah gratis tahun 2025, PKB berharap program ini bisa dilaksanakan secara adil dan merata, tanpa ada satupun anak yang tertinggal," kata SMN.

Di luar itu, Fraksi PKB menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan tarif dasar listrik oleh PT PLN Batam. 

Dalam keterangannya, pria 55 tahun itu menuturkan dalam kondisi perekonomian yang sulit, kebijakan itu dinilai tidak tepat.

"Kami mengharapkan walikota dan wakil walikota untuk menyampaikan penolakan rencana kenaikan tarif dasar listrik di Batam," harapnya.

Fraksi PKB juga meminta adanya fleksibilitas layanan IGD BPJS di RSUD. 

Mereka berharap setiap warga negara bisa dilayani tanpa diskriminasi administratif.

Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)