Wakil Gubernur Kepri Datangi Kemenlu RI, Cari Solusi Mandeknya Ekspor Ikan Hidup ke Hong Kong

Pemprov Kepri Minta Bantuan Kemenlu Atasi Mandeknya Ekspor Ikan Hidup ke Hong Kong

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengupayakan solusi atas terhentinya ekspor ikan hidup dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna ke Hong Kong yang kini telah memasuki bulan keempat.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura bahkan memimpin langsung audiensi dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani di Jakarta, Rabu (9/7/2025). 

Audiensi ini bertujuan meminta fasilitasi dan komunikasi diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) agar ekspor yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut bisa kembali normal.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten II Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Said Sudrajat, perwakilan eksportir, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri.

Wagub Kepri menyampaikan bahwa penghentian ekspor ini telah berdampak serius terhadap pelaku usaha dan pembudidaya ikan di dua wilayah perbatasan tersebut.

“Ekspor ikan hidup ini merupakan tulang punggung ekonomi nelayan di Anambas dan Natuna. Sudah puluhan tahun berlangsung, dan kini nelayan kita terancam kehilangan mata pencaharian. Kami berharap Kemlu dapat membantu menjembatani komunikasi dengan otoritas di Tiongkok dan Hong Kong,” kata Nyanyang Haris Pratamura dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Kamis (10/7/2025).

Sementara Direktur Jenderal Aspasaf Kemenlu, Abdul Kadir Jailani, menyambut baik pertemuan ini dan menyatakan komitmen pihaknya untuk membantu secara maksimal.

“Kami akan segera menindaklanjuti melalui koordinasi dengan KBRI Beijing dan KJRI Hong Kong. Kita ingin menemukan solusi secepatnya agar kegiatan ekspor dapat kembali berjalan, termasuk membuka kemungkinan ekspor ke pasar alternatif,” ujarnya.

Sejak awal 2025, ekspor ikan hidup dari Anambas dan Natuna diketahui terhenti.

Berdasarkan laporan, kapal berbendera Hong Kong yang biasanya menjemput langsung hasil budidaya ikan tidak lagi masuk ke perairan Indonesia, dengan alasan yang belum dikonfirmasi secara resmi.

Rapat koordinasi sebelumnya menduga adanya pengetatan kebijakan perdagangan atau pembatasan impor dari pihak Hong Kong.

Situasi ini telah menyebabkan penumpukan stok ikan hidup yang tidak terserap pasar dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Alternatif distribusi lewat jalur udara sulit dilakukan karena keterbatasan kapasitas dan tingginya biaya operasional.

Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur Kepri, Ansar Ahmad juga telah mengirim surat resmi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Luar Negeri RI/

Surat tersebut berisi permohonan percepatan penyelesaian masalah ini melalui diplomasi antarnegara dan kolaborasi lintas kementerian. (TribunBatam.id/ron/*)