Wakil Gubernur Kepri

Wagub Kepri Pastikan Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tidak Kena Dampak Kebijakan Efisiensi

APBD tahun anggaran 2025, alokasi dana pendidikan dan kesehatan di lingkup Pemprov Kepri masing-masing sebesar Rp1,01 triliun dan Rp453,02 miliar.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Endrakaputra
BERI KETERANGAN - Wakil Gubernur (Wagub) Kepri, Nyanyang Haris Pratamura beri keterangan kepada awak media. Ia memastikan sektor pendidikan dan kesehatan di Kepri tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri) Nyanyang Haris Pratamura memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tidak terdampak kebijakan efisiensi.

Ia menjelaskan, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun anggaran 2025, alokasi dana pendidikan dan kesehatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, masing-masing sebesar Rp1,01 triliun dan Rp453,02 miliar.

"Dua sektor itu masuk skala prioritas, jadi tak terdampak efisiensi, kecuali anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial lainnya, itu yang dipangkas," katanya, Kamis (27/2/2025).

Ia menegaskan, di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, bidang pendidikan dan kesehatan akan mendapatkan perhatian penuh pemerintah guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepri.

Baca juga: Wagub Nyanyang Haris Pratamura Dorong Kepastian Hukum Pengelolaan FTZ Tiga Daerah di Kepri

Melalui akses pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan, diharapkan ke depan tak ada lagi anak-anak Kepri yang tidak bersekolah, apalagi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.

"Semua masyarakat Kepri punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, maupun menikmati pelayanan kesehatan yang memadai," ujar Nyanyang.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, bahwa sektor pendidikan menjadi skala prioritas.

“Untuk pendidikan tidak dipangkas, seperti pembangunan ruang kelas baru. Bahkan tahun ini nambah lagi. Tapi saya lupa datanya,” ucapnya.

Terhadap kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Inpres, Iman mengatakan, saat ini pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum selesai.

“Dengan TAPD kami belum final. Tapi semangat kami adalah apa yang diminta pak presiden akan komitmen dijalankan,” ujarnya.

Ia mengatakan, penghematan terhadap perjalanan dinas juga disepakati anggota DPRD Kepri.

Namun, berkaitan kegiatan yang menyentuh masyarakat tidak menjadi keharusan untuk terdampak efisiensi.

“Sebab pada dapil setiap anggota DPRD Kepri juga sudah memiliki komitmen dengan masyarakatnya,” ucapnya.

Baca juga: Wagub Kepri Nyanyang Tancap Gas, Sidak Pasar dan Gudang Bulog Tanjungpinang Jelang Ramadan

Sementara itu, untuk rincian anggaran Disdik Kepri pada 2025 belum mendapat jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Andi Agung. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved