Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura

Dalam Rapat Paripurna, Wagub Kepri Nyanyang Haris Pastikan Belanja Daerah Tepat Sasaran

Wagub Kepri mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran disampai Fraksi-Fraksi DPRD Kepri melalui tanggapannya.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Eko Setiawan
Diskominfo Kepri
Wagub Kepri, Nyanyang Haris Pratamura dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, pada Jumat (11/7/2025). 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura memastikan belanja daerah dirancang dan dialokasikan tepat sasaran dan pro rakyat.

Hal ini ditegaskan Nyanyang dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, pada Jumat (11/7/2025).

Agenda paripurna adalah penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi Kepri atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kepri terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Di awal paparannya, Wagub Kepri mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran disampai Fraksi-Fraksi DPRD Kepri melalui tanggapannya.

“Ini menjadi energi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Nyanyang.

Wagub berharap dialog selanjutnya lebih produktif dan tepat sasaran mengingat dalam forum paripurna disampaikan poin-poin strategis secara ringkas. 

Hal teknis akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan lanjutan.

Terkait pengelolaan aset, Nyanyang menyebut penataan aset daerah jadi fokus pemerintah.

“Kami sependapat bahwa pengelolaan aset penting untuk tata kelola yang baik. Kami akan membenahi data, memperkuat pengawasan dan penataan aset secara bertahap,” tegasnya.

Penanggulangan kemiskinan, Nyanyang memastikan Pemprov Kepri tetap menjalankan program lintas sektor melalui OPD, yang dievaluasi rutin bersama kabupaten/kota.

“Penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pihak agar tepat sasaran,” tambahnya.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nyanyang menyebut Pemprov terus melakukan perluasan basis pajak, digitalisasi pembayaran, evaluasi BUMD, serta penyesuaian tarif air permukaan.

“Kami sadar PAD masih bergantung pada pusat. Karena itu, berbagai upaya terus kami dorong,” ungkapnya.

Sedangkan realisasi belanja, pemerintah sependapat agar belanja daerah tepat sasaran dan hasilnya dirasakan langsung masyarakat. 

Kendala teknis akan diatasi dengan penguatan disiplin OPD, sinkronisasi perencanaan, dan penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved