Sekda Kepri Sebut, Birokrasi Adaptif Berdampak Ke Kualitas Pelayanan Publik

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Sekertaris daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Adi Prihantara menyebutkan, Birokrasi yang adaptif akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Hal itu disampaikan Sekda Adi saat menghadiri pertemuan dan diskusi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII Tahun 2025, di Hotel Asia Link, Pelita, Kota Batam, Kamis (10/7/2025).

“Lewat kegiatan ini kita sangat berharap akan lahir kepemimpinan yang mampu membawa perubahan bagi kemajuan birokrasi yang lebih adaptif, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Sekda Adi menyampaikan, bahwa kegiatan ini dirancang untuk membentuk pemimpin birokrasi yang kolaboratif dan transformatif, khususnya bagi pejabat tinggi madya.

"Kegiatan ini dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan," tambah Adi.

Adapun kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, diikuti oleh 32 peserta dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Peserta berasal dari kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kepolisian, hingga pemerintah daerah.

Pertemuan sekaligus diskusi mengusung tema “Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Birokrasi dalam Mendukung Astacita untuk Mewujudkan Indonesia Maju", diisi dengan kunjungan lapangan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di daerah Bengkong, Kota Batam.

Terkait program MBG yang menjadi salah satu visi Presiden Prabowo dalam Astacita untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, Adi menjelaskan jika di Provinsi Kepri terdapat sebanyak 516.149 penerima manfaat yang akan dilayani oleh 253 satuan pelayanan MBG.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan regulasi yang jelas bagi setiap MBG sebagai satuan pelayanan penyedia makanan bergizi, terutama terkait wilayah distribusi. 

Hal ini penting mengingat Kepri merupakan daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang berbeda dari provinsi di daratan.

“Hal ini tentu menjadi masukan bagi kami agar pengelolaan MBG di Kepri dapat dilakukan dengan lebih baik,” tutupnya.(Tribunbatam.id/endrakaputra)