Sikap Tegas Dedi Mulyadi soal Pembongkaran Rumah di Bekasi, Ungkap Alasan Warga Tak Dapat Kompensasi

TRIBUNBATAM.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memperlihatkan ketegasannya dalam pembongkaran rumah bantaran sungai di Kabupaten Bekasi.

Meski demikian, pembongkaran rumah di bantaran sungai tersebut menimbulkan kontroversi.

Pasalnya, sebagian warga Bekasi tidak mendapatkan uang kompensasi setelah rumahnya di daerah bantaran sungai dibongkar.

Lantas publik bertanya-tanya penyebab sebagian warga Bekasi tidak mendapatkan kompensasi.

Dedi Mulyadi langsung memberikan penjelasan melalui akun Instagram pribadinya.

Dedi Mulyadi mengaku mendapatkan keluhan tersebut dari warga Bekasi yang rumahnya dibongkar.

Ternyata terdapat perbedaan pembongkaran bangunan liar di wilayah Kabupaten Bekasi.

Sebagian pembongkaran ada yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara lainnya dibongkar Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa warga yang rumahnya dibongkar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendapatkan kompensasi.

Berbeda dengan rumah yang dibongkar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, ternyata tidak mendapatkan kompensasi.

"Setiap bangunan liar yang dibongkar oleh Pemprov Jawa Barat, pemiliknya mendapat kompensasi. Bantuan itu berupa uang untuk membuka usaha baru atau menyewa kontrakan di tempat lain," jelas Dedi Mulyadi, dikutip Tribunjabar.id, Kamis (10/7/2025).

Dedi Mulyadi menjelaskan, uang kompensasi itu berasal dari dana tanggung jawab sosial (CSR) mitra kerja Pemprov Jabar, dan bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Namun berbeda halnya dengan bangunan yang dibongkar oleh Pemkab Bekasi. 

"Yang dibongkar oleh Pak Bupati — atau yang oleh masyarakat dijuluki ‘Raja Bongkar’ — memang tidak mendapat bantuan, karena tidak ada alokasi anggaran atau mitra CSR yang mendukung," kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi Mulyadi, warga yang mengeluhkan hal tersebut kebanyakan adalah mereka yang terdampak pembongkaran oleh Pemkab Bekasi.