SPMB Online SMP di Natuna Tuai Persoalan, DPRD Tekankan Evaluasi Menyeluruh ke Disdik

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) online perdana tingkat SMP di Kabupaten Natuna, Kepri, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna.

Kisruh seputar pelaksanaan SPMB ini, khususnya terjadi di SMP Negeri 1 Bunguran Timur, Natuna.

Usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Natuna serta sejumlah kepala sekolah, Wakil Ketua II DPRD Natuna Wan Aris Munandar menegaskan, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh demi perbaikan ke depan.

"Kami memaklumi bahwa ini pertama kalinya SPMB online diterapkan. Tapi justru karena itu, sosialisasi dan persiapan ke depan harus dimatangkan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya kepada TribunBatam.id, Selasa (15/7/2025).

Menurut Wan Aris, banyaknya protes masyarakat, khususnya terkait jalur domisili di SMPN 1 Bunguran Timur. Hal ini menjadi tanda bahwa sistem yang diterapkan masih belum sempurna.

"Apa yang terjadi tentu jadi pelajaran. Kami minta Dinas Pendidikan bersama sekolah mengevaluasi setiap kendala yang muncul hari ini. Harus ada perbaikan signifikan untuk tahun depan," tegasnya.

Ia juga meminta agar Dinas Pendidikan memastikan semua anak yang tidak mendapat kuota di SMPN 1 Bunguran Timur tetap bisa mengakses pendidikan.

"Anak-anak yang belum tertampung harus segera diarahkan ke sekolah lain, dan dipastikan jangan sampai ada yang tertinggal," katanya.

Menjawab hal itu, Kepala Disdikbud Natuna, Hendra Kusuma memastikan, seluruh siswa yang tidak diterima di SMPN 1 Bunguran Timur karena kelebihan kuota, akan dialihkan ke sekolah lain yang masih memiliki kapasitas.

“Sekitar 51 siswa tidak tertampung di SMPN 1, tapi kami pastikan mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah lain yang kuotanya masih tersedia,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk menambah rombongan belajar (rombel) di SMPN 1 Bunguran Timur tidak memungkinkan, karena sistem kuota sudah dikunci dari awal oleh Kementerian.

“Lagi pula pemerataan siswa menjadi penting. Karena jika semua menumpuk di satu sekolah, sekolah lain bisa kekurangan murid. Itu bisa berdampak pada proses pembelajaran,” ujar Hendra.

Pihaknya juga menegaskan, sebelumnya telah memetakan daya tampung sekolah berdasarkan jumlah lulusan SD tahun ini yang mencapai 481 siswa. 

Kuota di setiap sekolah sudah dihitung dengan cermat dan sesuai domisili.

Namun, ia tak menampik bahwa dalam pelaksanaan perdana SPMB online ini masih banyak hal yang perlu dibenahi.

“Dengan adanya kendala ini, kami menyadari sistem masih butuh penyesuaian. Tapi ke depan kami siap melakukan evaluasi agar SPMB berikutnya lebih lancar dan tidak lagi menimbulkan persoalan,” pungkasnya.

(Tribunbatam.id/birrifikrudin)