Bangun Damai, Redakan Konflik

TRIBUNBATAM.id - Indonesia adalah negara yang diberkahi kekayaan budaya, etnis, dan bahasa.

Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat hidup dalam keberagaman yang tak tertandingi. Namun, keberagaman bukan jaminan akan keharmonisan. Di banyak titik, perbedaan justru menjadi pemicu konflik.

Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2023, terdapat lebih dari 70 kasus konflik sosial dalam lima tahun terakhir yang berkaitan dengan isu etnis, agama, dan identitas budaya.

Tidak sedikit dari konflik tersebut menimbulkan korban jiwa, pengungsian massal, hingga trauma psikologis berkepanjangan bagi komunitas terdampak. Fakta ini menunjukkan bahwa keberagaman Indonesia, yang selama ini dibanggakan, masih rentan terhadap friksi dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik

Pentingnya membahas isu ini terletak pada kenyataan bahwa konflik berbasis identitas bukan hanya memecah hubungan antarkelompok, tetapi juga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan sosial. Pemahaman terhadap dinamika konflik, akar kekerasan, dan strategi membangun damai sangat krusial untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Konflik Dayak–Madura di Kalimantan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an adalah contoh nyata konflik etnis yang dipicu oleh berbagai ketimpangan dan
prasangka. Ketegangan antara dua kelompok ini dipicu oleh berbagai faktor: perbedaan budaya, dominasi ekonomi, hingga ketimpangan dalam representasi politik lokal.

Konflik di Sambas (1999) dan Sampit (2001) bukan hanya konflik horizontal, melainkan akibat tumpukan perbedaan budaya, dominasi ekonomi, serta representasi politik yang timpang.

Ribuan orang mengungsi dan hingga kini, hubungan sosial antaretnis masih dibayangi trauma.

Tidak hanya di Kalimantan, kasus di Papua juga menggambarkan dinamika serupa. Kerusuhan Wamena pada 2019 dipicu oleh hoaks bernuansa rasial.

Namun di balik itu, ada akumulasi kemarahan masyarakat Papua terhadap perlakuan diskriminatif yang mereka alami selama puluhan tahun. Rasa tidak dilibatkan, tidak didengarkan, dan tidak diberdayakan menjadi bahan bakar dari letupan kekerasan.

Di sini, kita melihat bagaimana cultural violence dan structural violence saling menopang.

Secara psikologis, konflik ini menunjukkan bahwa kekerasan muncul dari akumulasi ketimpangan dan narasi dominasi. Saat suatu kelompok merasa tidak
didengar atau tidak diakui, maka frustrasi akan berubah menjadi kemarahan kolektif.

Jika sistem sosial tidak menyediakan ruang partisipasi dan keadilan, maka konflik sulit dicegah. Sebagai penulis, saya melihat bahwa banyak konflik etnis di Indonesia tidak ditangani secara menyeluruh. Kita sering fokus pada pemadaman konflik (peacemaking), tetapi abai pada pembangunan damai jangka panjang (peacebuilding). Ini menyebabkan konflik mudah kambuh dan perdamaian bersifat
semu.

Di Indonesia, banyak inisiatif lokal menunjukkan semangat peacebuilding. 

Misalnya, pasca kerusuhan Poso, berbagai komunitas lintas agama dan etnis membentuk forum dialog yang difasilitasi LSM dan tokoh masyarakat. Anak-anak dari latar belakang berbeda dilibatkan dalam program bersama mulai dari seni, olahraga, hingga kewirausahaan. 

Pendekatan ini memperkuat empati dan meruntuhkan prasangka. Selain itu, pendidikan multikultural di sekolah menjadi salah satu strategi kunci.

Namun, penting dicatat bahwa pendidikan multikultural bukan sekadar menghafal nama pakaian adat atau tari-tarian daerah. Ia harus mendorong siswa
untuk berpikir kritis terhadap ketimpangan sosial dan membangun solidaritas lintas identitas.

Studi Yustisia dkk (2021) menunjukkan bahwa kontak antar kelompok, bahkan yang tidak langsung sekalipun, dapat mengurangi prasangka bila disertai
pemahaman dan pengalaman positif. 

Media sosial pun bisa berperan. Sayangnya, selama ini lebih banyak menjadi medan konflik daripada ruang dialog.

Namun, studi Karso dkk (2024) menunjukkan bahwa narasi damai dan counter-hoaks bisa dibangun jika dikelola dengan strategi komunikasi yang tepat. Konten yang mengangkat kisah persahabatan antar-etnis, kerja sama komunitas, dan nilai kemanusiaan lebih efektif meredam konflik daripada
ceramah formal.

Namun, semua upaya ini akan sia-sia jika negara tidak hadir secara adil.

Negara dan Pemerintah harus menjadi fasilitator perdamaian yang adil , bukan
pemihak konflik. Dalam kasus Rempang, misalnya, meskipun tidak langsung bernuansa etnis, konflik muncul karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dan dilanggar hak-haknya.

Sebagai individu, kita pun punya peran. Setiap kali kita memilih untuk memahami daripada mencaci, mendengar daripada menghakimi, dan menyatukan
daripada memecah, kita sedang membangun damai.

Damai tidak harus dimulai dari atas.

Ia bisa tumbuh dari ruang kelas, ruang keluarga, dan ruang komunitas. Merawat damai dalam keberagaman bukan tugas mudah. Ia menuntut keberanian untuk melawan prasangka, kejujuran untuk mengakui luka sejarah, dan komitmen untuk membangun struktur yang adil. Tapi melalui pemahaman psikologi konflik dan perdamaian, kita bisa mengenali sumber kekerasan dan merancang langkah-langkah solutif. Damai bukan hanya tentang menghentikan perang, tetapi memastikan bahwa setiap kelompok mendapat tempat yang setara dan dihormati. Seperti kata pepatah: "Damai bukan sekadar tujuan, tetapi juga jalan.

Penulis

Glady Cahyani Damanik

Mahasiswa Magister Sains Psikologi Universitas
Katolik Soegijapranata