Ketika Anak Memilih Akhiri Hidup Karen Kemiskinan

TRIBUNBATAM.id - Seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya karena kesulitan membeli buku dan pena. Ia berpulang pada akhir Januari 2026. Ia bukan anak pemalas, tetapi kertas dan tinta terlalu mahal baginya.

Tiga hari kemudian, di awal Februari, kabar serupa datang dari Demak, Jawa Tengah. Seorang anak berusia dua belas tahun ditemukan meninggal dengan dugaan kuat bunuh diri. Polisi masih mendalami kasusnya. Masyarakat hanya bisa sedih dan tercenung

Dua peristiwa ini menyentak kesadaran kita bahwa masih ada anak-anak yang menghadapi tekanan hidup begitu berat hingga kehilangan harapan. Bahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 120 kasus bunuh diri anak dalam tiga tahun terakhir. Angka ini memang menurun dari tahun ke tahun—46 kasus pada 2023, 43 kasus pada 2024, dan 26 kasus pada 2025—namun tetap menjadi alarm bagi kita semua.

Tahun ini, meski baru berjalan dua bulan, sudah ada tiga laporan masuk. Padahal, setiap angka bukan sekadar statistik, melainkan nyawa yang hilang, keluarga yang berduka, dan masyarakat yang kehilangan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menginisiasi berbagai program untuk melindungi anak-anak. Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial, layanan kesehatan gratis, kurikulum pendidikan yang terus diperbarui, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bentuk nyata komitmen negara.

Upaya ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap masa depan generasi muda.

Namun, tantangan di lapangan sering kali lebih kompleks. Ada anak-anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga sulit mengakses bantuan.

Ada keluarga yang tinggal di daerah terpencil, jauh dari fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ada pula faktor sosial seperti perundungan, tekanan ekonomi, hingga pengaruh lingkungan digital yang memperberat kondisi psikologis anak. Semua ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukanlah pekerjaan satu kementerian saja, melainkan tanggung jawab bersama lintas sektor.

Para ahli komunikasi krisis, seperti Timothy Coombs, menekankan pentingnya respons etis dalam menghadapi tragedi. 

Respons itu terdiri dari dua hal: informasi instruksi (penjelasan tentang apa yang terjadi dan langkah yang diambil) serta informasi adaptasi (dukungan emosional bagi masyarakat). Dalam kasus bunuh diri anak, kedua aspek ini perlu diperkuat. Tidak cukup hanya dengan data dan kebijakan, masyarakat juga membutuhkan bahasa yang menenangkan, yang memberi rasa kehadiran dan kepedulian.

Stephanie Madden dan Nicholas Eng dalam konsep trauma-informed management mengingatkan bahwa setiap krisis meninggalkan luka psikologis. 

Anak-anak yang selamat, teman sekelas, guru, dan masyarakat sekitar membutuhkan ruang aman untuk memproses kesedihan.

Pendampingan psikologis, konseling di sekolah, serta dukungan komunitas menjadi penting agar tragedi tidak meninggalkan trauma berkepanjangan.

Kompleksitas Faktor Penyebab

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024 mencatat bahwa sembilan dari seratus anak usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual. Data KPAI menunjukkan penyebab utama bunuh diri anak meliputi perundungan, pola asuh kaku, tekanan ekonomi, pengaruh gim daring, dan masalah asmara. Ini adalah peta jalan yang memperlihatkan betapa rumitnya persoalan yang dihadapi anak-anak Indonesia.

Dengan kompleksitas ini, wajar jika respons pemerintah masih tersekat-sekat di masing-masing kementerian. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan semua upaya itu agar benar-benar menyentuh kebutuhan anak-anak yang rentan.