Warga Tanjung Sembilang di Lingga Tanya Status Dusun, Kades Bakong: Ubah SOTK Harus ada Perda

TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Warga Tanjung Sembilang di Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta kejelasan atas status dusun di wilayahnya.

Sebagai informasi, Desa Bakong terdiri dari tiga dusun, dengan Tanjung Sembilang menjadi dusun tiga.

Meski begitu, salah seorang warga, Rio, menerangkan hingga bertahun-tahun status dinamai Dusun 3 Tanjung Sembilang tak ada kejelasan, karena tidak memiliki perangkat.

"Jadi ada dusunnya tapi ada perangkat atau kepala dusunnya. Sekitar 4-5 tahun sampai sekarang tak kunjung ada kejelasan terkait dusun ini," ungkap Rio kepada TribunBatam.id, Selasa (22/72025).

Menurutnya, warga diberikan keterangan bahwa adanya dusun 3 di Tanjung Sembilang.

Namun, tak ada perangkat desa yang menempati posisi dusun.

Rio mengaku, hal ini beberapa kali ditanyakannya dan warga lain kepada Pemerintah Desa (Pemdes), agar bisa menjelaskan terkait status dusun tiga.

"Jika perlu diadakan rekrutmen (Kepala Dusun-red) silakan dibuka, tapi katanya terkendala dengan desa lain ada rekrutmen juga. Jadi Tanjung Sembilang akan dibuka rekrutmen dusun ini serentak dengan desa yang akan membuka juga, itu tanggapan dari desa," ungkap Rio.

Dirinya dan warga lain beberapa kali menanyakan ke Pemerintah Desa (Pemdes), ia mengaku sampai saat ini belum ada titik terang.

Mereka berharap, jika memang Dusun 3 di Tanjung Sembilang tidak bisa diadakan, lebih baik dihapus secara permanen.

"Jadi kalau dihapus, tidak ada lagi nama-nama Dusun 3 Tanjung Sembilang, baik itu secara tertulis maupun lisan. Tetapi jika memang bisa diadakan kami sangat bersyukur, kan itu harapan kami selama ini," tuturnya.

Warga berharap adanya kejelasan dari Pemdes Bakong, terkait status Tanjung Sembilang menjadi Dusun Tiga.

"Jika memang sudah bisa dibuka untuk rekrutmen perangkat Dusun 3 Tanjung Sembilang, kami minta tolong segera diadakan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bakong, Satria Agusnawan mengatakan, sebelumnya hal ini sudah didudukkan bersama pihak Kecamatan Singkep Barat.

Ia menerangkan, merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat desa, harus merubah Peraturan Daerah.