Jaksa Sidik Dugaan Korupsi PNBP Pelabuhan di Bintan, Kerugian Negara Ditaksir Rp1,7 Miliar

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Kejaksaan Negeri Bintan tengah menyidik dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap jasa kepelabuhanan.

Itu terkait jasa labuh kapal Rig di wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas 1 Tanjunguban, Bintan, Kepri. 

Dalam hal ini, penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Bintan menemukan penyimpangan PNBP yang dilakukan dalam rentang waktu 2016-2022 atau lebih kurang 7 tahun.

Modus operandinya, yakni dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tanpa adanya pembayaran PNBP ke negara.  

Baca juga: Kejari Bintan Angkut Satu Boks Dokumen Usai 7 Jam Geledah Kantor UPP Tanjunguban

Akibatnya, negara mengalami kerugian diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar.

"Kami menemukan adanya dugaan korupsi sebesar Rp1,7 miliar," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Rusmin, Rabu (6/8/2025).

Penyelidikan terkait dugaan korupsi ini sudah berlangsung sejak Mei 2025, dan sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan.

"Saat ini kami sudah periksa saksi sebanyak 22 orang dan masih berlangsung pemeriksaan saksi-saksi lain, hingga menetapkan tersangka," katanya.

Puluhan saksi itu terdiri dari Syahbandar, pihak swasta dan beberapa saksi dari pihak agen.

Rusmin mengatakan, kapal yang dipermasalahkan ini bersandar di Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan.

Baca juga: Kejari Bintan Geledah Kantor UPP Tanjunguban Diduga terkait Korupsi PNBP di Masa Lalu

"Untuk perkara ini, sementara hanya satu kapal saja, dan kita kembangkan lagi," ujarnya. 

Informasi yang dihimpun, perusahaan ini memang memiliki izin, hanya saja mereka tidak mengeluarkan PNBP sebanyak 5 persen.

Perbuatan ini diancam dengan pidana Pasal 2, 3 dan 12 A UU Nomor  31 Tahun 1999, Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindaklanjut penanganan dugaan korupsi ini, tim Kejari Bintan melakukan penggeledahan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Tanjunguban di Jalan Nusa Indah No 1 Tanjunguban, Rabu (6/8/2025).

Penggeledahan berlangsung kurang lebih 7 jam dari pukul 09.30-16.40 WIB.

Tim Kejari Bintan menggeledah beberapa ruangan di Kantor UPP Tanjunguban, termasuk ruang arsip yang jaraknya sekitar 500 meter dari Kantor UPP Tanjunguban. 

Dari penggeledahan itu, tim Kejari Bintan angkut satu boks berisi dokumen penting.

Adapun barang yang disita dalam penggeledahan ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan.

Termasuk dokumen alur masuknya kapal, hingga dokumen keluarnya kapal dari Indonesia menuju ke Singapura. 

Baca juga: Warga Ketakutan Urus Perizinan SPB Saat Penggeledahan di Kantor UPP Tanjunguban Bintan

Penggeledahan ini merupakan upaya tim penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, agar bisa mengungkap secara terang benderang kasus ini.

"Hingga selesai penyelidikan diharapkan berjalan dengan lancar," ujar Rusmin.

Pegawai Syahbandar Pilih Duduk di Luar

Sementara itu, selama proses penggeledahan oleh tim Kejari Bintan, sejumlah pegawai Syahbandar  memilih duduk di luar kantor UPP Kelas 1 Tanjunguban, Bintan. 

Mereka duduk berjejer di sisi kiri dan kanan kantor yang terletak di Kompleks Pertamina Tanjunguban tersebut. 

Jumlahnya cukup banyak, lebih dari 10 orang.

Di sana tidak ada aktivitas berlebihan. Mereka hanya ngobrol ringan satu dengan yang lainnya. 

Pegawai itu duduk bersila kaki menggunakan seragam lengkap. 

Dari gerak gerik mereka seperti harap-harap cemas dengan proses penggeledahan itu. 

Selain Syahbandar, sejumlah anggota TNI juga tampak berada tepat di pintu masuk. 

Posisi mereka berdiri sembari memegang senjata laras panjang. 

Baca juga: Breaking News, Kejari Bintan Geledah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjunguban

Sementara, penyidik dari Kejari Bintan memilih berseliweran di dalam kantor tersebut. 

Sesekali penyidik keluar dari kantor itu menuju ke mobil yang terparkir tepat di depan pintu masuk. 

Petugas hanya beberapa menit saja, ambil semacam berkas lalu masuk ke dalam lagi. (Tribunbatam.id/Ronnye Lodo Laleng)