Bandara RHF Tanjungpinang Kembali Jadi Bandara Internasional, Pemprov Kepri Sambut Gembira

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Status Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi kembali menjadi bandara internasional. Itu setelah Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025.

Tidak lanjut keputusan Menhub ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri bersama seluruh pemangku kepentingan, kini bergerak cepat mempersiapkan operasional penerbangan internasional reguler.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad pimpin rapat koordinasi (rakor) di Ruang Kerja Gubernur, Gedung Daeng Celak, Dompak, Rabu (13/8/2025).

Rakor dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Hasan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hendri Kurniaidi, unsur PT Angkasa Pura Indonesia, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Pemkab Bintan, Pemko Tanjungpinang, Bintan Resort Cakrawala (BRC), maskapai penerbangan, serta Asosiasi Perjalanan Wisata (ASITA) Kepri.

Dalam rakor itu, Gubernur Ansar menegaskan kembalinya status internasional RHF merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan.

“Kita ini kawasan pariwisata. Sebanyak-banyaknya bandara harus diinternasionalkan. Jangan sampai status ini kembali menjadi domestik. Dengan bandara internasional, wisatawan mancanegara bisa langsung mendarat di Tanjungpinang dan Bintan tanpa transit di Batam atau Singapura,” ujarnya.

Ansar mengungkapkan Pemprov Kepri tengah mengupayakan kebijakan pembebasan visa untuk tiga negara prioritas: Tiongkok, Korea, dan India.

“Prospek tercepat itu Tiongkok, karena hubungan komunikasi kita dengan pemerintahnya baik. Kalau mereka bebas visa ke kita, seharusnya kita juga beri kebijakan serupa,” ujarnya.

Ia juga mendorong maskapai mempersiapkan rute baru, termasuk peluang penerbangan charter maupun reguler dari luar negeri, serta mempertimbangkan data permintaan wisatawan yang selama ini transit di Singapura atau Batam.

“Kita ingin penerbangan reguler internasional, bukan hanya charter. Semua fasilitas akan kita pelihara, promosi akan kita perkuat, dan event-event internasional akan kita gelar di Tanjungpinang. Batam sudah autopilot, sekarang Tanjungpinang dan Bintan harus kita kemas agar menjadi destinasi unggulan,” pungkasnya.

Sementara itu, General Manager (GM) PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjungpinang, Agung Brahmantyo, menyebut kapasitas terminal mencapai 1 juta penumpang per tahun, namun pada 2024 baru terisi 264 ribu penumpang.

“Kami siap reaktivasi fasilitas internasional, termasuk counter imigrasi, bea cukai, dan karantina. Sertifikat Bandar Udara akan disesuaikan dari domestik menjadi internasional,” ujarnya.

Bea Cukai menegaskan kesiapan memperbarui penetapan kawasan pabean dan meningkatkan sarana pengawasan barang.

Sementara dari pihak Imigrasi menyoroti perlunya jaringan listrik dan internet yang stabil, serta penataan area pemeriksaan agar mampu melayani hingga 10.000 penumpang per minggu.

Dari Karantina meminta agar pos pemeriksaan berdekatan untuk efisiensi koordinasi.

BRC menyatakan siap memasarkan kembali RHF di pasar internasional dengan target mendatangkan 5.000 wisatawan per bulan minimal 10 penerbangan.

Dari Garuda Indonesia menawarkan kolaborasi promosi global melalui jaringan internasionalnya.

Sedangkan ASITA Kepri akan memanfaatkan jaringan 80 agen perjalanan untuk promosi inbound dan outbound.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza dan Asisten Perekonomian Pemkab Bintan Mohammad Panca Azdigoena memberikan dukungan penuh.

Keduanya menilai, status internasional akan memperlancar mobilitas wisatawan dan tenaga kerja, sekaligus menggerakkan event pariwisata berskala internasional. (*)