8 Prioritas Utama APBN 2026, Ketahanan Pangan hingga Pendidikan

TRIBUNBATAM.id - Bagaimana postur prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026?

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ada delapan agenda prioritas utama dalam APBN 2026.

Prabowo menyampaikan saat Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/08), Presiden menyampaikan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas utama. 

“RAPBN 2026 kita utamakan pada delapan agenda prioritas,” ungkap Presiden.

Pertama, ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan.

Sejumlah langkah strategis akan diambil seperti pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah. 

Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” tandas Presiden.

Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. 

Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan.

Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” jelas Presiden.

Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Anggaran kesehatan juga diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan.

Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP). 80 ribu KMDP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar KMDP dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah.

“Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa,” jelas Presiden.

Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Selain itu, program 3 juta rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas

Pembiayaan Perumahan, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau.

Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah. 

“APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” pungkas Presiden.

Jaminan pekerjaan

Pemerintah tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk jaminan kehilangan pekerjaan yang diambil lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran tersebut akan disalurkan ke 140 juta peserta. 

“Untuk jaminan kehilangan pekerjaan kita siapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk meng-cover 140 juta peserta,” ujarnya dalam Konferesi Pers: RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).  

Bendahara Negara, bilang anggaran tersebut merupakan bagian yang telah disiapkan untuk anggaran perlindungan sosial tahun (Perlinsos) 2026 sebanyak Rp 508,2 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, prioritas anggaran Perlinsos itu akan digunakan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan DTSEN, sinergi Bansos dengan program pemerintahan, akses permodalan dan penumpangan usaha, serta perlindungan sosial adaptif dan inklusif.

Selain itu dana Perlinsos digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp 315,5 triliun dan pemenuhan layanan pendidikan sebesar Rp 37,5 triliun.

Kemudian, Pemenuhan Layanan Kesehatan Rp 69 triliun, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 86,2 triliun.  

 Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka pengangguran terbuka di Indonesia di tahun 2026 bisa turun hingga ke 4,96 persen.

 “Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun 4,44 persen hingga 4,96 persen,” ujarnya dalam pidatonya tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pun dengan angka kemiskinan yang ditargetkan bisa turun ke angka 6,5 persen 7,5 persen.(tribunbatam)