Dana Transfer Pusat ke Batam Turun, Sejumlah Kegiatan Terancam Akan Dipangkas

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota Batam berpotensi memangkas sejumlah kegiatan pada 2026 menyusul turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra memastikan, 15 program prioritas mereka tetap berjalan tanpa gangguan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudy Panjaitan, menjelaskan, langkah efisiensi ini dilakukan dengan meninjau kembali kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam program utama.

“Fokus kami adalah menjaga keberlanjutan program prioritas sambil menyesuaikan anggaran yang ada,” ujar Rudy.

"Pemerintah merancang setiap kegiatan sesuai kemampuan anggaran. Jika tidak memungkinkan, maka kegiatan di luar prioritas akan dipangkas," kata Rudy, Rabu (20/8/2025).

Meski TKD untuk Batam diproyeksikan berkurang hingga Rp400 miliar, Rudy memastikan seluruh program strategis yang menjadi komitmen pimpinan daerah akan tetap dilaksanakan.

Adapun 15 program prioritas Pemko Batam meliputi:

1. Optimalisasi pelayanan air bersih
2. Penanganan banjir
3. Pengobatan gratis bagi warga ber-KTP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan
4. Pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp20 juta bagi UMKM
5. Seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP
6. Bantuan bagi lansia
7. Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif
8. Beasiswa untuk masyarakat hinterland dan siswa berprestasi kurang mampu
9. Penataan transportasi publik terintegrasi (BRT dan LRT)
10. Percepatan pembangunan jalan lingkar
11. Pusat seni budaya paguyuban se-Kota Batam
12. Pengelolaan pasokan kebutuhan pokok
13. Pengelolaan sampah ramah lingkungan berbasis teknologi
14. Pembangunan sekolah dan ruang kelas baru
15. Peningkatan investasi dan destinasi MICE (Meeting, Incentives, Conferences, Exhibitions)

Rudy juga mengatakan Pemko Batam akan  lebih selektif dalam merancang program 2026 agar visi pembangunan kota tetap tercapai. 

"Prioritas utama adalah memastikan masyarakat tidak kehilangan manfaat langsung dari program pemerintah," kata Rudy.

Seperti diketahui dalam RAPBN 2026, pemerintah pusat memangkas total anggaran TKD menjadi Rp650 triliun, turun 24,8 persen dibanding proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. 

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengurangan ini sejalan dengan pergeseran pola pembiayaan pembangunan daerah.

"Meskipun TKD menurun, belanja pemerintah pusat di daerah justru meningkat signifikan. Total alokasi program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat mencapai Rp1.376,9 triliun," jelas Sri Mulyani.

Penurunan TKD 2026 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Berikut catatan besaran TKD nasional:

2021: Rp785,7 triliun
2022: Rp816,2 triliun
2023: Rp881,4 triliun
2024: Rp863,5 triliun
2025: Rp864,06 triliun
2026: Rp650 triliun (proyeksi)

Rincian TKD 2026:

Dana Bagi Hasil (DBH): Rp45,1 triliun
Dana Alokasi Umum (DAU): Rp373,8 triliun
Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp155,5 triliun
Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp13,1 triliun
Dana Keistimewaan DIY: Rp500 miliar
Dana Desa: Rp60,6 triliun
Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun. (Ian)