Curhat Sopir Taksi Konvensional Punggur saat Datangi DPRD Batam, Singgung Kesepakatan Titik Jemput

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sejumlah sopir taksi konvensional Pelabuhan Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa mendatangi kantor DPRD Batam, Kamis (22/8/2025).

Kedatangan mereka untuk mengadukan nasib yang kerap berselisih dengan sopir taksi online.

Sebanyak 15 perwakilan sopir taksi konvensional diterima langsung oleh anggota Komisi III DPRD Batam di ruang rapat Komisi III.

Ketua Perkumpulan Taksi Konvensional Punggur, Abdul Wahab, mengungkapkan bentrokan antara sopir taksi konvensional dan online di Batam sudah sering terjadi.

Meskipun beberapa kali dimediasi oleh aparat mulai dari Polsek Nongsa hingga Polda Kepri.

“Kami tidak menolak kehadiran taksi online, bahkan senang dengan keberadaan mereka. Tapi kesepakatan yang sudah dibuat harusnya ditaati,” kata Wahab.

Menurutnya, telah ada kesepakatan titik jemput untuk taksi online di dekat pintu masuk Kampung Tua Punggur. 

Namun aturan ini kerap dilanggar, terutama oleh sopir taksi online yang tergabung dalam komunitas Komando.

“Mereka sesuka hati menjemput penumpang langsung di pelabuhan, padahal sudah ada aturan,” tegasnya.

Wahab menambahkan, bentrokan bahkan sempat berujung pada pemukulan dan saling lapor antar sopir.

Namun ia berharap tidak ada sopir, baik konvensional maupun online yang terjerat pidana.

“Kami ingin damai, sama-sama mencari nafkah,” ujarnya.

Senada dengan Wahab, Ungedo, sopir senior taksi konvensional, mengaku tidak punya pilihan lain selain bertahan di profesi ini.

“Umur saya sudah tua, tidak mungkin cari kerja lain. Kami bisa hidup dan bayar utang hanya dari menarik penumpang. Kami siap berbagi rezeki, asal saling menghargai,” ujarnya.

Sementara itu, Zulkifli, sopir lainnya menyoroti ketimpangan penegakan hukum.

“Kalau taksi online dipukul, pagi kejadian sore sudah ada penangkapan. Tapi kalau sopir konvensional jadi korban, berbulan-bulan belum tentu ada tindakan. Kami bingung,” keluhnya.

Ia berharap polisi bersikap netral dan memproses semua laporan secara adil.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi memastikan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan para sopir.

“Kami kumpulkan dulu semua aspirasi, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan dan panggil semua pihak untuk rapat dengar pendapat (RDP),” ujar Rudi.

Rudi juga meminta sopir taksi konvensional menyerahkan daftar tarif resmi untuk dipublikasikan agar masyarakat mengetahui perbandingan harga.

Anggota Komisi III DPRD Batam lainnya, Anang, menegaskan bahwa masukan dari sopir taksi konvensional akan menjadi bahan DPRD Batam untuk mendorong pemerintah mencari titik temu.

“Kami harapkan semua pihak bisa bekerja nyaman tanpa gesekan,” katanya. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)