Pemkab Anambas Akan Hadirkan Dapur Umum MBG di Jemaja, di 16 Desa Lain juga Diusulkan

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas terus berupaya menggesa pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di wilayahnya.

Terbaru, pemerintah daerah perbatasan Indonesia itu, bakal merancang pembangunan dapur umum MBG di Pulau Jemaja.

Rencana pembangunan program inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto itu terungkap dalam rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan koordinator SPPI Anambas di Kantor Bupati Anambas, Senin (25/8/2025).

Dalam rancangannya, dapur umum MBG ini akan berlokasi di Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja.

Nantinya dapur umum MBG di Desa Batu Berapit ini memiliki luas 300 meter persegi; dengan produksi 1000 panganan.

Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu mengatakan, lokasi lahan pembangunan dapur umum MBG di Desa Batu Berapit ini merupakan aset milik daerah.

Sejauh ini, pihaknya melalui OPD teknis telah melalukan survei terhadap kondisi lahan tersebut.

"Dapur umum MBG ini dibentuk oleh Pemkab Anambas bukan mitra swasta. Rancangannya yang kecil 300 meter persegi; itu di Pulau Jemaja," ujar Wabup Raja Bayu saat diwawancarai.

Selain telah disurvei, rencana pembangunan dapur umum MBG ini telah diusulkan ke kementerian dan Badan Gizi Nasional melalui tingkat provinsi.

"Alhamdulillah juga sudah diusulkan. Kami sedang menunggu persetujuannya saja. Jika oke akan kami segerakan," terangnya.

Di samping pengusulan dapur umum di Pulau Jemaja, pihaknya juga turut mengusulkan pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dapur umum di 16 pulau lainnya.

Pengusulan ini untuk kriteria SPPG dapur umum makan bergizi gratis untuk wilayah 3T Tertinggal, Terdepan dan Terluar.

16 SPPG dapur umum itu meliputi Desa Impol, Desa Sunggak, Desa Keramit, Desa Air Biru, Desa Belibak, Desa Lidi, Desa Penebung, Desa Air Putih, Desa Serat.

Kemudian ada lagi Desa Batu Belah, Desa Kiabu, Desa Telaga, Desa Telaga Kecil, Desa Mengkait, Desa Lingai dan Desa Piasan.

"Karena geografis kita yang terhalang lautan dan perlu transportasi kapal. Jika melalui desa yang lain akan tidak optimal. Untuk itu, ini coba kami usulkan, semoga disetujui," ungkapnya.