BKKBN Kepri Gelar Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB di Dabo Singkep Lingga

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Dalam rangka memperkuat pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah kepulauan, Kemendukbangga/BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau  (BKKBN Kepri) dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Lingga, melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB Wilayah Khusus di Kabupaten Lingga, 27 - 28 Agustus 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina,M.Si, Staf Ahli Bidang Pertanian Pemkab Lingga, Ketua Tim Kerja Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Wilayah Khusus Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus Kemendukbangga/BKKBN, dr. Ratnasari Widyastuti, Ketua Dekranasda Kabupaten Lingga, Ketua IBI Kabupaten Lingga, Dinkes PPKB Kabupaten Lingga, tamu undangan dan peserta kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB Wilayah Khusus di Kabupaten Lingga.

Kegiatan tersebut juga disejalankan dengan penyerahan bantuan bagi Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang bersumber dari program CSR Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui Rumah Zakat Provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu, masyarakat Dabo Singkep dan sekitarnya mendapatkan akses langsung terhadap pelayanan KB, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti Intra Uterin Device (IUD) dan Implan, serta metode non-MKJP seperti suntik dan pil KB. 

BKKBN Kepri juga menyerahkan 2 orang CPNS Penyuluh Keluarga Berencana (KB) kepada Pemkab Lingga, untuk ditempatkan di Dinkes PPKB Kabupaten Lingga agar dapat membantu proses realisasi program KB di Lingga.

Rohina menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) untuk wilayah Khusus terutama di Kabupaten Lingga.

Ia menegaskan, bahwa penggunaan kontrasepsi bukan sekadar upaya membatasi jumlah anak, melainkan bagian integral dari perencanaan keluarga yang berkualitas.

Menurutnya, edukasi tentang kesehatan reproduksi dan pilihan kontrasepsi harus diperkuat agar setiap pasangan mampu membuat keputusan terbaik untuk masa depan keluarga mereka.

Rohina juga menyoroti kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi sering menjadi penyebab utama terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD), yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan angka stunting.

Ia menyampaikan pentingnya informasi yang akurat agar pasangan suami istri dapat memilih metode yang sesuai dengan kondisi dan preferensi masing-masing.

Sementara dr.Ratnasari Widyastuti menyampaikan, Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi memiliki peran krusial dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Saat ini, angka Total Fertility Rate (TFR) nasional berada di angka 2,11, mendekati target ideal 2,1. Di Provinsi Kepulauan Riau, capaian TFR sedikit lebih tinggi yaitu 2,15,” ujarnya.

Selain TFR, indikator penting lainnya adalah angka prevalensi kesertaan KB modern (mCPR) yang secara nasional tercatat sebesar 61,7 persen.

Di Kepulauan Riau (Kepri), angka ini masih di bawah rata-rata nasional dengan capaian 56,1 persen, meski Kabupaten Lingga menunjukkan performa cukup baik dengan capaian mCPR sebesar 68,7 persen.

Namun demikian, untuk peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), capaian Lingga masih 19,0 persen, sementara angka nasional berada pada 25,5 persen.