Hendropriyono Beberkan Dalang Dibalik Aksi Demo Bubarkan DPR, Ternyata Orangnya Dari Luar Negeri

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sejumlah wilayah melakukan aksi unjuk rasa di Indonesia. Unjuk rasa tersebut meminta Anggota DPR dibubarkan saja di Indonesia.

Diduga ada pergerakan luar biasa dibalik aksi demo pembubaran anggota DPR tersebut. 

Seperti yang disampaikan oleh Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.

Menurutnya, ada dalang dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025.

Hal itu disampaikan Hendropriyono usai mendampingi eks pejuang Timor Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025) sore. 

"Karena saya tahu, saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana," katanya.

Dalang aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. 

Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendropriyono, tidak menyadari sedang diperalat.

"Dari luar. Dari luar (dalangnya). Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam (di Indonesia). Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam (negeri) ini tidak ngerti bahwa dia dipakai," katanya.

Menurut Kepala BIN pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara.

Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut sangat berpengaruh. 

Hendropriyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya taipan dunia George Soros, mantan direktur CIA George Tenet, dan taipan David Rockefeller.

"Sebetulnya non-state. Tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul," katanya.

Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendropriyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi.

"Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita," pungkasnya.

Media Sosial Jadi Alat Provokasi dan Propaganda

Media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI.

Polisi mengungkap adanya tiga kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi.

“Berdasarkan interogasi komunikasi awal rekan-rekan kami di lapangan secara humanis, diajak ngobrol baik-baik, mereka mengakui bahwa datang ke sini untuk demo karena ikut ajakan medsos,” ujar Ade Ary di Kompleks DPR, Kamis.

Menurut Ade Ary, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa.

“Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memanfaatkan situasi, yang ingin memanfaatkan anak-anak ini, pelajar ini, untuk ikut lakukan kegiatan,” kata Ade Ary.

Ade Ary pun mengimbau semua pihak agar tidak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat.

Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan yang memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum.

Pemerintah Panggil TikTok dan Meta

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan, fenomena disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di media sosial akan merusak sendi demokrasi.

Pihaknya akan memanggil sejumlah platform media sosial yang dinilai bertanggung jawab atas informasi yang beredar.

Beberapa platform media sosial yang dipanggil di antaranya TikTok dan Meta.

Meta adalah perusahaan teknologi global yang menjadi induk dari Facebook, Instagram, WhatsApp , dan berbagai produk digital lainnya.

Pemanggilan ini menyusul demo yang terjadi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berujung ricuh karena konten provokatif di media sosial.

"Iya (akan memanggil). Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, saya hubungi. Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini," kata Angga Raka di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025) dikutip dari Tribun Jabar.

"Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia," ucapnya.

Rusuh di DPR 2 Hari
Sebelumnya aksi unjuk rasa menolak tunjangan berlebih anggota DPR berlangsung ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI pada 25 Agustus 2025.

Aparat menembakkan gas air mata sementara demonstran melempar batu dan botol, dan membakar ban.

Bahkan, terjadi perusakan fasilitas umum seperti pos polisi dan pembatas busway.   

Bentrokan tersebut berlangsung hingga malam hari dengan eskalasi yang signifikan.

Pada sorea hari ini 28 Agustus 2025, unjuk rasa mahasiswa dan pelajar juga rusuh di gedung DPR Jakarta.

Mereka beralasan menolak kebijakan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta untuk anggota DPR serta menuntut keadilan bagi guru honorer.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com