Baca tanpa iklan
Di antaranya program Rumah Tanpa DP dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Untuk program Rumah Tanpa DP, Ahok menilai tak masuk akal menganggarkan uang APBD untuk warga yang ingin membeli rumah sehingga dia tidak akan memasukkan program itu ke APBP-P DKI 2017.
"Kalau usul soal mesti sediakan uang DP 0 persen, ya enggak masuk akal buat kami beli rumah. Menyediakan uang buat warga bisa cari rumah sendiri, beli sendiri, ya menyalahi aturan, kami enggak bisa," ujar dia.
Adapun untuk program KJP Plus, Ahok mengkritik diperbolehkannya penarikan uang tunai oleh peserta dan diikutsertakannya anak putus sekolah sebagai peserta program.
Menurut Ahok, diperbolehkannya penarikan uang tunai merupakan langkah mundur dan diikutsertakannya anak putus sekolah sebagai peserta program akan membuat anak-anak tidak termotivasi untuk sekolah.
Baca: Keluarga Novel Baswedan Minta Polri Bentuk Tim Pencari Fakta
Karena itu, Ahok menyatakan tidak akan memasukkan program KJP Plus dalam APBD-P DKI 2017.
"Boleh populer, orang senang, buat yang tarik uang silakan. Kalau saya enggak akan kasih," ujar Ahok.
Anies Tak Mau Buru-buru
Pada kesempatan terpisah, Anies enggan berkomentar lebih lanjut mengenai keputusan Ahok yang tidak mau memasukkan program KJP Plus ke dalam APBD-P DKI 2017.
Dia mengaku akan bicara langsung dengan Ahok mengenai hal tersebut.
"Nanti kami bicarakan dulu. Enggak mau buru-buru," kata Anies usai menyapa warga di Jalan Sawahlunto, Pasar Manggis, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).
Semetara untuk program Rumah Tanpa DP, Anies menyatakan bahwa dia tidak menuntut program tersebut masuk dalam APBD-P 2017. Sebab, kata Anies, program itu tidak memungkinkan dimulai pada akhir tahun ini.
Menurut Anies, dalam program Rumah Tanpa DP, setiap warga calon peserta program diharuskan lebih dulu memiliki rekening Bank DKI. Nantinya, rekening warga akan dicek secara rutin setiap bulan selama enam bulan.
Anies menyatakan, tidak mungkin jika program rumah DP 0 dimulai pada tiga bulan awal masa jabatannya yang juga tiga bulan terakhir tahun 2017.
"Jadi memang dilaksanakannya 2018, tidak bisa 2017," ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.