Baca tanpa iklan
"Apa yang menjadi kapasitas Pemko akan kami laporkan ke wali kota untuk dilakukan tindakan. Dari tujuh itu paling soal pengendalian harga sembako dan pelatihan tenaga kerja yang masuk kapasitas kami," sambungnya.
Sedangkan soal tuntutan lainnya, termasuk soal UMSK, akan dilaporkan secara berjenjang. Mulai dari pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat.
"Untuk pengendalian harga sembako, kita ada TPID (tim pengendalian inflasi daerah) dan salah satu tugasnya melakukan komunikasi dengan instansi dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait dari sisi jumlah dan harga kebutuhan pokok," kata Yusfa.
TPID lanjutnya, juga berupaya menggelar operasi pasar dan bazar sembako murah untuk mengeliminir lonjakan harga sembako di pasaran. Memang upaya-upaya ini dirasa belum cukup untuk mengontrol harga sembako.
"Kita akan pikirkan cara lain lagi ke depan. Kita juga sudah membuka peluang kerjasama dengan daerah penghasil. Supaya kestabilan harga bisa diwujudkan. Kita tahu, Batam bukan daerah penghasil," ujarnya. (wie/nhp/leo/dra/dna)