Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Saat ini, wacana pelimpahan kewenangan Kepala BP Batam Ex-Officio Walikota Batam masih dibahas di Jakarta.
Namun, gejolak terkait rencana kebijakan itu mulai ditunjukkan secara terang-terangan oleh para pegawai di BP Batam.
Mereka mengaku galau dan spontan melakukan penolakan.
Tak hanya lewat spanduk berisi tulisan Tolak Ex-Officio, ratusan pegawai BP Batam juga membuat “petisi” dengan membubuhkan tanda tangannya di spanduk sepanjang kurang lebih 15x2 meter.
Puncak aksi para pegawai, mulai pegawai biasa hingga tingkat eselon di BP Batam dilakukan Kamis (9/5) sore.
Spanduk yang berkop tulisan "Aspirasi Tolak Ex Officio" ini, ditulis dengan tinta warna merah dan hitam.
Adapun mereka yang membubuhkan tandatangannya ini, bukan hanya pegawai yang berada di Gedung BP Batam, tetapi dari pegawai yang berasal dari unit-unit lain.
Mereka sengaja datang dan berkumpul di Gedung BP Batam, sekalian buka puasa bersama.
Aksi ini seakan merupakan kelanjutan dari aksi yang mereka lakukan dengan memasang spanduk-spanduk penolakan ex-officio yang dipasang di kantor setempat maupun sejumlah aset milik BP Batam.
• BREAKINGNEWS-Giliran Muncul Spanduk Dukung Walikota Ex Officio Kepala BP Batam
• Pegawai BP Batam Galau & Tanda Tangani Petisi Tolak Ex-Officio, Satpol PP: Tak Benar Pemko Melarang
• CATAT! Total Libur 11 Hari, Ini Rincian Cuti Bersama dan Libur Lebaran 1440 H/2019 Untuk PNS/ASN
Lantas, apa tanggapan Dewan Kawasan terkait aksi tersebut?
Anggota tim teknis Dewan Kawasan sekaligus anggota DPRD Kepri Taba Iskandar menyatakan masalah ex-officio secara prinsip tak banyak yang berubah.
Termasuk soal pengawasan anggatan misalnya, Taba menegaskan, pengawasan penggunaan ABPN oleh Kepala BP Batam ex-officio bisa dilakukan oleh DPRD Kepri.
"DPRD Kepri bisa masuk melalui Dewan Kawasan," ungkap Taba.
Dia menegaskan lagi, Ketua DPRD Kepri adalah anggota Dewan Kawasan.
Di dalam lembaga legislatif ini, semuanya bersifat kolektif kolegial termasuk mekanisme pengawasan itu sendiri.