Baca tanpa iklan
Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu mengatakan, akan tetap menangih keterangan eksekutif.
Hal itu dikarenakan, kabar kosongnya kas daerah bukan kali ini saja terdengar.
"Permasalahan kas daerah yang konon katanya selalu kosong itu perlu diketahui DPRD secara pasti, sehingga dapat dipastikan nanti bahwa langkah-langkah rasionalisasi anggaran yang akan akan dilakukan pemda tetap berorientasi pada skala prioritas, kalau pun itu tidak dapat dihindarkan," kata Bakti.
Bakti tetap berharap Pemkab Karimun transparan dengan kondisi keuangan saat ini sehingga secara bersama dapat diambil kebijakan ke depannya.
"Seharusnya hal itu tidak menjadi beban mengingat saat ini postur APBD yang dijalankan 2019 ini belum berjalan maksimal," ujarnya. (yah)