Baca tanpa iklan
RUU deportasi disiapkan oleh pemerintah eksekutif Hong Kong yang memungkinkan setiap pelaku kriminal di kota itu dideportasi ke yurisdiksi lain di seluruh dunia, termasuk China daratan.
Para penentang RUU itu tidak percaya pada independensi pengadilan karena mereka rentan terhadap sistem peradilan yang bertindak atas perintah Partai Komunis Tiongkok.
Menurut pendemo, para pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi hukum di Hong Kong karena mendeportasinya ke China, bisa membuat nasib mereka akan lebih buruk.
Hal ini dianggap menentang demokrasi, keadilan dan hak azazi manusia yang selama ini tertanam di Hong Kong dari generasi ke generasi.
Sementara, Hong Kong yang merupakan daerah semi-otonom sejak diserahkan oleh Inggris tahun 1997, sejak lama sudah hidup dalam demokrasi.
Matthew Cheung, kepala sekretaris kota, meminta para demonstran untuk membuka blokir arteri utama dan menarik diri, sebagai reaksi resmi pertama terhadap protes terbaru.
"Saya juga mendesak warga yang telah berkumpul untuk menunjukkan pengekangan sebanyak mungkin, membubarkan secara damai dan tidak menentang hukum," katanya dalam pesan video Rabu.
Lebih dari 100 pengusaha Hong Kong menutup toko-toko mereka sebagai tanda solidaritas pada para pengunjuk rasa.
Serikat mahasiswa juga mengumumkan mereka akan memboikot aktivitas belajar dan akan terus berdemo.
Serikat pekerja di sektor transportasi, pekerjaan sosial dan pendidikan juga ikurt dalam barisan aksi.
"Pemerintahlah telah memaksa orang untuk meningkatkan tindakan mereka. Jadi, saya pikir, tidak dapat dihindari pertarungan kali ini akan menjadi panas," kata pemrotes, Lau Ka-chun (21) kepada SCMP.
Informasi tentang debat yang ditunda tidak mencegah pembengkakan kerumunan sepanjang Rabu.
"Tidak cukup untuk menunda pertemuan," kata siswa Charles Lee, 23.
"Mengulur bukanlah tujuan akhir kita. Kita perlu mereka mempertimbangkan untuk membatalkannya ... Bentrokan tidak dapat dihindari jika mereka mengambil sikap ini terhadap warga mereka."
Melalui pesan berantai di media sosial beredar ancaman, termasuk menyerbu gedung-gedung Legco, melumpuhkan angkutan umum, memblokade rumah-rumah anggota kabinet dan terus menduduki jalan-jalan.