Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.ID, HONG KONG - Puluhan ribu pengunjuk rasa kembali melumpuhkan pusat kota Hong Kong, Rabu (12/6/2019).
Para pendemo memenuhi jalan-jalan utama di sekitar Causeway menentang draft UU deportasi bagi pelaku kriminal, termasuk ke China daratan.
Para demonstran berpakaian hitam, kebanyakan dari mereka adalah kaum muda dan mahasiswa, mengepung kantor-kantor pemerintah, membuat lalulintas di pusat kota HongKong lumpuh.
• Jutaan Warga Hong Kong Lawan UU Ekstradisi: Orang China Daratan Mungkin Diam, Tetapi Kami Tidak
• Video Hubungan Sesama Jenis Disebut-sebut Seorang Menteri Malaysia Beredar, Pasangannya Buka Suara
• SADIS! Ibu Sibuk Minum, Ayah Main Game dan Tinggalkan Bayinya Seminggu di Rumah Sampai Meninggal
Semakin sore, demo tersebut semakin memanas karena terjadi sejumlah bentrokan antara polisi dan pendemo, demikian dilaporkan Sauth China Morning Post.
Hingga berita ini diturunkan, sekitar pukul 19.30 waktu setempat, berbagai bentrokan masih terus terjadi di beberapa titik.
Polisi menmyemprotkan air dan gas air mata kepada para pendemo yang terus merangsek menuju Admiralty, pusat eksekutif Hong Kong.
Meskipun aksi demo ini tidak seramai Minggu lalu yang diperkirakan lebih dari sejuta orang, namun sekalasi bentrokan justru lebih tinggi.
Barisan polisi antihuru hara yang jauh lebih sedikit dari jumlah pengunjuk rasa dan banyak yang mengenakan masker, helm atau kacamata, mengawal aksi demo tersebut.
Aksi turun ke jalan ini dimulai beberapa jam sebelum debat antara pemerintah dengan parlemen di legislatif kota.
Menjelang pagi, jumlah kerumunan membengkak, para pejabat di Dewan Legislatif (Legco) mengatakan mereka akan menunda pembacaan kedua RUU tersebut.
Hal inilah yang membuat para pendemo tidak terima dan mereka mendesak legislatif menolak RUU tersebut.
Para pendemo melakukan berikade di jalan-jalan menggunakan berbagai peralatan lalulintas dan benda lainnya.
Beberapa pengunjuk rasa sengaja menghentikan kendaraan mereka di tengah jalan utama dan kemudian turun ke jalan.
Polisi menggunakan meriam air dan semprotan merica pada pengunjuk rasa di luar gedung Legco dan mengacungkan rambu peringatan kepada para demonstran bahwa mereka siap menggunakan kekerasan untuk menghalau pendemo.
RUU deportasi disiapkan oleh pemerintah eksekutif Hong Kong yang memungkinkan setiap pelaku kriminal di kota itu dideportasi ke yurisdiksi lain di seluruh dunia, termasuk China daratan.
Para penentang RUU itu tidak percaya pada independensi pengadilan karena mereka rentan terhadap sistem peradilan yang bertindak atas perintah Partai Komunis Tiongkok.
Menurut pendemo, para pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi hukum di Hong Kong karena mendeportasinya ke China, bisa membuat nasib mereka akan lebih buruk.
Hal ini dianggap menentang demokrasi, keadilan dan hak azazi manusia yang selama ini tertanam di Hong Kong dari generasi ke generasi.
Sementara, Hong Kong yang merupakan daerah semi-otonom sejak diserahkan oleh Inggris tahun 1997, sejak lama sudah hidup dalam demokrasi.
Matthew Cheung, kepala sekretaris kota, meminta para demonstran untuk membuka blokir arteri utama dan menarik diri, sebagai reaksi resmi pertama terhadap protes terbaru.
"Saya juga mendesak warga yang telah berkumpul untuk menunjukkan pengekangan sebanyak mungkin, membubarkan secara damai dan tidak menentang hukum," katanya dalam pesan video Rabu.
Lebih dari 100 pengusaha Hong Kong menutup toko-toko mereka sebagai tanda solidaritas pada para pengunjuk rasa.
Serikat mahasiswa juga mengumumkan mereka akan memboikot aktivitas belajar dan akan terus berdemo.
Serikat pekerja di sektor transportasi, pekerjaan sosial dan pendidikan juga ikurt dalam barisan aksi.
"Pemerintahlah telah memaksa orang untuk meningkatkan tindakan mereka. Jadi, saya pikir, tidak dapat dihindari pertarungan kali ini akan menjadi panas," kata pemrotes, Lau Ka-chun (21) kepada SCMP.
Informasi tentang debat yang ditunda tidak mencegah pembengkakan kerumunan sepanjang Rabu.
"Tidak cukup untuk menunda pertemuan," kata siswa Charles Lee, 23.
"Mengulur bukanlah tujuan akhir kita. Kita perlu mereka mempertimbangkan untuk membatalkannya ... Bentrokan tidak dapat dihindari jika mereka mengambil sikap ini terhadap warga mereka."
Melalui pesan berantai di media sosial beredar ancaman, termasuk menyerbu gedung-gedung Legco, melumpuhkan angkutan umum, memblokade rumah-rumah anggota kabinet dan terus menduduki jalan-jalan.
Para penyusun undang-undang dijadwalkan untuk memperdebatkan RUU tersebut pada hari Rabu pagi di badan legislatif kota yang didominasi oleh para loyalis Beijing.
Setelah itu mereka akan melalukan pemungutan suara yang dalam agendanya pada 20 Juni.
Tidak diumumkan kapan pertemuan berikutnya tentang RUU itu akan diadakan.
"Satu-satunya hal yang bertanggung jawab untuk dilakukan sekarang adalah agar Carrie Lam mencabut undang-undang kejahatan itu, atau paling tidak mengesampingkannya untuk menyelesaikan krisis," kata anggota parlemen pro-demokrasi Fernando Cheung.
"Karena situasinya sangat tegang, jika dia memaksa dan meminta polisi untuk menggunakan kekerasan, saya khawatir anak-anak Hong Kong akan terluka, akan berdarah."
Para pemimpin Hong Kong mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk menutup celah dan menghentikan kota sebagai tempat perlindungan bagi para buron.
Tetapi banyak warga Hong Kong yang kurang percaya pada pernyataan pemerintah tersebut karena Beijing bertahun-tahun terus berupaya menghancurkan "DNA" demokrasi dan kebebasan rakyat Hong Kong.
Berbagai cara yang dilakukan Beijing selama ini adalah menguasai parlemen dengan para loyalis China daratan dan memasukkan hakim-hakim konservatif di sistem peradilan.
"Di China daratan, warganya akan diam terhadap apapun yang dikatakan pemerintah, tetapi Hong Kong akan melawan," kata seorang pengunjuk rasa.
Pemerintah Barat juga telah menyuarakan kekhawatiran, termasuk Inggris dan AS yang memperingatkan RUU itu akan menempatkan orang dalam risiko "sistem peradilan China yang tidak konsisten".
Beijing pada hari Selasa, melalui seorang pejabat kementerian luar negeri mengatakan China "dengan tegas menentang campur tangan dalam urusan Hong Kong".
Pasar saham Hong Kong merosot lebih dari 1,8 persen di tengah gejolak seluruh kota, menjadikannya pemain terburuk di Asia pada hari Rabu.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt telah menyerukan agar tenang dan mendesak pemerintah Hong Kong untuk mendengarkan kekhawatiran tentang undang-undang ekstradisi yang diusulkannya.
"Protes yang sedang berlangsung di Hong Kong adalah tanda yang jelas dari keprihatinan publik yang signifikan tentang perubahan yang diusulkan oleh eksekutif. Saya meminta semua pihak untuk tetap tenang dan damai," kata Hunt.
"Saya mendesak pemerintah Hong Kong untuk mendengarkan keprihatinan rakyatnya dan teman-temannya di komunitas internasional dan untuk berhenti dan merenungkan langkah-langkah kontroversial ini.
Institut Arsitek Hong Kong mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa RUU ekstradisi harus menjalani konsultasi publik lebih lanjut sebelum pemerintah melanjutkan.