Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Beberapa solusi untuk mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah diberikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada orang tua yang anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri berdasarkan sistem zonasi.
Solusi itu antara lain adalah penambahan jumlah anak per kelas, sistem shift, dan pembangunan sekolah baru yang dilakukan 2020 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah dilakukan dari tahun ke tahun.
Udin kemudian menegaskan Pemko Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam tidak transparan kepada masyarakat tentang berapa jumlah siswa yang diterima setiap kelasnya.
"Jumlah Rombel (rombongan belajar) yang sesungguhnya itu berapa. Kalau sekarangkan masih dikunci 32 per kelas. Tapi nyatanya 32 di awal saja akhirnya nanti 40-an siswa. Bahkan ada juga sampai 45 per kelas. Saya bingung juga lihat Pak Wali ini mengumpulkan orang tua dalam rangka apa. Saya kira ada terobosan baru yang dibuat. Kalau hanya menambah siswa per Rombel bukan barang baru lagi," ujar Udin kepada Tribun, Rabu (19/6/2019).
• Tanggapi Bukti Persidangan Kubu 02, Yusril Ihza Mahendra: Betul Pak Mahfud MD, Sangat Miskin Bukti
• Polres Bintan Tangkap Pria yang lakukan Pemerasan Kepada Manageman Bandra, Pelaku Anggota Ormas
• Download MP3 Lagu Didi Kempot Ora Iso Mulih di Android dan iPhone, Lengkap dengan Lirik
• Limbah dalam Puluhan Kontainer Terus Jadi Polemik, BC: Masih Tunggu Uji Laboratorium, Sampai Kapan?
Seharusnya, lanjut dia, Disdik menyampaikan berapa jumlah Rombel yang diterima di setiap sekolah negeri sehingga DPRD mengetahui berapa jumlah yang ditambah.
Menurutnya Disdik masih bersifat semi transparan.
Sementara itu, terkait rencana Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membangun 5 sekolah baru, Udin mengatakan semuanya tergantung keuangan kemampuan daerah.
Dia menegaskan untuk membangun 1 sekolah saja tak cukup menggelontorkan dana sebanyak Rp 1 miliar saja.
Membangun 1 sekolah saja bisa menghabiskan Rp 10 hingga Rp 12 miliar, mulai dari pengadaan fisik hingga pengadaan operasionalnya.
"Contohnya yang mau dikejar sekarang jalan.
Ternyata pekerjaan pelebaran jalan masih banyak yang gantung.
Kalaupun ada niat membangun sekolah mungkin bisa komunikasi yang baiklah dengan DPRD agar penganggarannya bisa diutamakan.
Karena kita tak mau anggaran selanjutnya hanya anggaran pencitraan saja buat Pilkada.
Penganggarannya itu di DPRD bukan Pemko.