Baca tanpa iklan
Kini item barang itu dikurangi, jumlahnya tinggal 989 item.
Selebihnya, 1.511 item lagi boleh masuk ke Batam, tetapi tidak mendapat fasilitas bebas pajak.
"Ada yang mau bayar pajak supaya barangnya bisa masuk ke Batam. Tapi tak bisa diproses BC karena sistemnya belum siap," ujarnya.
Terhadap hal ini, mereka sudah berkomunikasi dengan pihak BC. BC meminta waktu untuk konsultasi dengan pusat.
Seorang peserta sosialisasi mengatakan, dampak Perka Nomor10/2019 membuat barang pesanan perusahaannya tertahan di Singapura.
Sebelumnya, barang itu bisa masuk dan terdaftar sebagai fasilitas bebas pajak.
Barang yang mereka bawa itu, radio aktif. Bahan pendukung industri ini, digunakan untuk menembak pipa.
"Barangnya masih tertahan sekarang, tak bisa masuk. Kita mau bayar pajak, tapi dari BC belum ada aturan terkait itu.
Kalau tertahan, sudah tentu ada biaya tambahan. Dan inikan energi di dalamnya, kalau semakin lama di sana, semakin kecil energinya. Itu yang kita khawatirkan," ujar perempuan berhijab ini kepada TRIBUNBATAM.id, usai sosialisasi.
Sebelumnya, BP Batam terkesan mendadak mengeluarkan Perka BP Batam Nomor 10/2019, akibatnya sejumlah pengusaha di Batam mengeluhkan barangnya tertahan di Singapura.
BP Batam menerbitkan Perka BP Batam 10/2019 pada 17 Mei 2019.
Selain tertahan di Singapura, barang-barang pengusaha juga tertahan di Pelabuhan Batuampar, Batam.
Oleh karena itu, Apindo Kepri meminta Perka BP Batam no 10/2019 direvisi.
Barang-barang banyak yang tertahan di Singapura dan harus membayar biaya demorate.
• Kadin Batam Gelar Pertemuan dengan Pengusaha Rokok FTZ, Soroti Kinerja Pengawasan Produk FTZ
• BPJS Kesehatan Anambas Bidik Pengusaha Mikro Jadi Peserta Jaminan Sosial
• Jarang Datang Ke Tempat Bisnis, Usaha Bakso Barbel Agung Hercules Masih Berjalan Normal
• Tes Kepribadian: Apa yang Kamu Lihat Pertama Kali di Gambar Akan Ungkap Karakter Rahasiamu
Sedangkan yang sudah berada di Pelabuhan Batuampar, Batam, tidak bisa keluar karena belum ada masterlist dari BP Batam.