Baca tanpa iklan
Seorang warga lain yang bermarga Wong, yang gagal masuk untuk membayar pajak hanya kecewa karena tidak mendapat pemberitahuan bahwa akan ada aksi.
"Saya tidak tahu apa yang diinginkan para pengunjuk rasa dengan cara ini. Mengapa mereka tidak mencari kantor pusat, tetapi justru tempat rakyat sering datang," katanya.
Suasana di sekitar kantor tempat berlangsungnya aksi juga sedikit mencekam karena ratusan pegawai hanya bisa menggunakan dua lift untuk meninggalkan gedung.
Pintu masuk bawah tanah juga diblokir sekitar pukul 13:30, dan pengunjuk rasa berteriak "waktu untuk pulang!"
Pemilik toko mode Sarah Ho mengeluh karena mereka tidak dapat mengajukan perpanjangan izin perusahaannya karena dihalangi saat memasuki Revenue Tower, tempat regestrasi perusahaan berkantor.
“Sebenarnya tidak terlalu relevan (demo di sini) karena jarak kantor Registrasi Perusahaan dengan Admiralty terlalu jauh. Saya juga harus menjemput anak-anak saya dari sekolah, tapi semuanya macet,” katanya.
"Saya benar-benar mendukung mereka dan setuju menentang RUU ini, tetapi mereka seharusnya tidak menghalangi warga negara lain."
Pengusaha James Kinloch, yang harus berusaha menerobos barikade untuk meninggalkan gedung, mengatakan ia pada dasarnya juga setuju dengan aksi tersebut.
"Semuanya baik-baik saja ... Ini adalah protes damai dan itu sesuatu yang penting untuk mencapai hal yang baik, harus lebih banyak otonomi bagi orang-orang Hong Kong," katanya.
Setelah tiga jam membelokade Kantor Pajak, para pengunjuk rasa beralih ke Menara Imigrasi di sebelahnya untuk melanjutkan demonstrasi.
Para pengunjukrasa membubarkan antrean para pemohon visa dan migran daratan.
Para pengunjuk rasa juga meminta maaf kepada staf dan warga karena ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
Setelah itu, barulah mereka menuju ke kantor pusat pemerintah di Tamar, Admiralty sekitar jam 4 sore.
Raymond Tam Chi-yuen, mantan sekretaris urusan konstitusional dan daratan mengatakanm RUU kontroversial secara efektif "mati", namun tidak diumumkan secara resmi.
“Di bawah konstitusi, warga Hongkong memiliki hak untuk protes, tetapi saya berharap mereka tidak akan melanggar hak orang lain untuk mendapatkan pekerjaan, pulang ke rumah setelah bekerja, atau membayar pajak mereka ke pemerintah. Ketika mereka menggunakan hak mereka untuk protes, rasa saling menghormati harusnya juga dikedepankan," kritiknya.