Baca tanpa iklan
Status permohonan yang diajukan kini dapat dipantau dari aplikasi.
Pemohon tidak perlu lagi datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam untuk mencetak fakturnya atau surat pemberitahuan.
"Pemohon dapat mencetak sendiri dokumennya di LMS online," kata Yarmanis.
Untuk mengakses LMS online, pengguna harus memiliki akun yang didaftarkan dengan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila dia pengembang atau perusahaan, kemudian akta notaris atau akta PPAT apabila Notaris, dan Nomor KTP apabila individu (perseorangan).
Kantor Pengelolaan Lahan meyakini, LMS online sangat berdampak pada percepatan kepengurusan dokumen lahan.
LMS online sudah berjalan sejak awal tahun 2018 dan kini mampu melayani 40 hingga 60 dokumen per hari, dari rata-rata 150 dokumen yang masuk secara keseluruhan.
"Tadinya proses dokumen bisa mencapai hitungan bulan, sekarang rata-rata kepengurusan dokumen lahan hanya tiga hari untuk IPH," ujarnya.
Untuk dokumen yang telah selesai, namun terdapat kesalahan, harus dikoreksi terlebih dahulu atau dilakukan perubahan data.
Ada dua metode dalam perbaikan dokumen tersebut.
Pertama, dapat dilakukan melalui email yang disertai dengan penjelasan permasalahan dan melampirkan dokumen pendukung.
Kedua, perbaikan dapat dilakukan dengan mendatangi ruang konsultasi yang berada di Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam dengan mengisi form permohonan perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung.
"Selain itu, pembayaran juga sudah bisa dengan saluran yang kami sediakan, seperti ATM, M-banking, dan lain-lain. Jadi tidak perlu setor langsung ke bank tertentu. Sistemnya sudah host-to-host dan langsung tercatat di penerimaan BP Batam," ujarnya.
Secara bertahap LMS online akan disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dalam penggunaannya.
Sebelumnya diberitakan, terhitung mulai 1 Oktober 2019, aplikasi BSW akan dikembangkan, dan pelayanan perizinan lahan akan dialihkan ke sistem LMS online.
Dengan begitu LMS menjadi satu-satunya platform kepengurusan lahan di BP Batam. (*/tribunbatam.id/dewi haryati)