Baca tanpa iklan
Hadi mengatakan PAS sepenuhnya mendukung kepemimpinan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri Malaysia kedelapan.
"PAS berharap pemerintah federal yang baru memprioritaskan pemulihan ekonomi, menutup kesenjangan antara kaya dan miskin, dan menyeimbangkan pengembangan semenanjung, Sabah dan Sarawak," katanya seperti dikutip dari channelnewsasia
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi juga mengatakan mereka harus bersama-sama menjaga persatuan dan melupakan perbedaan kita.
"Kita harus memulihkan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Kemiskinan di kota juga harus dikurangi," katanya.
Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan dukungan semua warga Malaysia, terlepas dari ras dan agama mereka, katanya, mengutip laporan kantor berita Malaysia, Bernama.
Pemerintah juga harus membawa lembaga-lembaga Islam kembali, khususnya perusahaan-perusahaan di bawah Tabung Haji, kata Zahid.
"Saya tidak bersikap rasis dalam hal ini, karena ini sudah dirangkum dalam kebijakan nasional dan kami akan memperbaiki situasi."
"Kami tidak menjanjikan bulan dan bintang-bintang, tetapi saya pikir kepemimpinan baru akan lebih baik karena Muhyiddin lebih terbuka dan lebih membumi.
"Kita semua dalam partai-partai yang mendukungnya akan membantu dengan cara apa pun, khususnya dalam menentukan kebijakan fiskal dan sistem perbankan,” ujarnya.
Hadi menyatakan harapannya pemerintah baru akan adil terhadap rakyat Malaysia tanpa memandang ras, agama, atau kecenderungan politik mereka.
Mr Muhyiddin belum mengumumkan anggota kabinetnya tetapi beberapa anggota parlemen PAS 18 diharapkan bisa masuk.
Jika diangkat, ini akan menandai pertama kali PAS menjadi bagian dari pemerintah federal sejak 1974.
Namun, Hadi mengatakan belum ada keputusan yang dibuat mengenai posisi kabinet untuk anggota PAS.
"Diskusi tentang posisi kabinet belum dimulai (dengan sisa koalisi). Itu akan segera terjadi, Insya Allah," kata Hadi.
Ditanya apakah pertemuan akan diadakan segera untuk membahas pemilihan Kabinet baru, Zahid mengatakan dia belum menerima indikasi mengenai masalah tersebut dan sebaiknya diserahkan pada kebijaksanaan perdana menteri.