BATAM TERKINI

Meski Batam Mencemaskan karena Banyak OTG, Pemko Ungkap Pentingnya Pemberlakuan New Normal

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Wali Kota Batam sekaligus Ketua Harian Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, Amsakar Achmad menggelar rapat koordinasi bersama DPRD Kota Batam, Kamis (4/6/2020).

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Wali Kota Batam sekaligus Ketua Harian Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, Amsakar Achmad menggelar rapat koordinasi bersama DPRD Kota Batam.

Terkait pelaksanaan sekaligus evaluasi penanganan Covid-19.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto di Lobi Kantor DPRD Kota Batam. Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Batam dan beberapa DPRD Kota Batam.

Dalam pemaparannya, Asisten Pemerintahan Setdako Batam, Yusfa Hendri memaparkan perihal New Normal di Kota Batam.

Di mana arti New Normal merupakan hidup beradaptasi dengan corona dan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan.

Batam Satu-satunya Zona Merah di Kepri, Tjetjep: Jika Dibiarkan Bebas, Kasus Pasti Bertambah

"Langkah-langkah yang kami ambil dalam penanganan Covid-19 yaitu membentuk tim gugus tugas, menyiapkan seluruh rumah sakit kota Batam, menyiapkan protokol kesehatan yang harus dipenuhi, menyisir warga di Kota Batam, recofusing anggaran untuk penanganan Covid, dan sebagainya, membuat kebijakan WFH, sekolah di rumah, ibadah di rumah, dan sebagainya," ujar Yusfa, Kamis (4/6/2020).

Diakuinya saat ini OTG adalah yang mengkhawatirkan, karena kelihatan sehat namun ternyata positif.

Terpenting adalah bagaimana caranya Tim Gugus tugas memisahkan antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Itulah fungsi penyisiran.

"Di medsos dipublikasikan Bali Yogya Kepri percontohan new normal. Justru kita senang sehingga di Batam bisa persiapkan diri menyambut New Normal sendiri. Di new normal kita adaptasi dengan lingkungkan dan melakukan protokol kesehatan. Dengan adaptasi lingkungan ini kita harapkan masyarakat aman dan bisa beradaptasi dengan Covid," katanya.

Lantas kenapa perlu New Normal?

Ada 2 aspek, yang pertama aspek kesehatan kedua aspek ekonomi dan sosial.

Diyakini bahwa virus Covid-19 akan bersama manusia dengan waktu yang cukup lama.

Di sisi lain kehidupan manusia harus berlanjut sehingga penting adanya tatanan kehidupan baru.

Pemerintah akan mengatur kehidupan. Pelonggaran dan perketatan adalah tindakan biasa yang dilakukan.

Pihaknya juga sudah membuat tata cara protokol kesehatan di industri, pasar, mal, tempat wiasata, dan tempat publik lainnya.

"Pemerintah juga sudah membuat surat pernyataan menyanggupi protokol kesehatan yang ada. Seluruh OPD sudah dibagi untuk menangani setiap sektornya. Sudah melibatkan asn, tenaga keamanan, dan lainnya. Sehingga mempersiapkan Batan menuju New Normal," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto meminta sebelum new normal dilakukan, Pemko Batam membuat laporan apa yang sudah dilakukan tim gugus tugas penanganan percepatan Covid-19 di Kota Batam.

Sehingga laporan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi di penerapan New Normal.

"New normal ini menyangkut hajat hidup orang banyak loh. Kita dituntut bersandingan dengan virus. Jadi harus benar-benar ada regulasinya sehingga ada sanksi tegasnya," katanya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho menilai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tidak memiliki konsep khusus dalam persiapannya.

Seharusnya Rudi bisa membuat Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai dasar membuka kembali atau berhak menutup seluruh aktivitas di Kota Batam.

Termasuk aktivitas industri, rumah ibadah, sekolah, tempat hiburan, dan lain sebagainya.

Usai Perwako dibuat, kemudian Pemko Batam bisa langsung melakukan sosialisasi sebelum New Normal dimulai.

"Dalam pertemuan itu saya lihat Walikota hanya sekedar persentasi-persentasi aja. Konsepnya New Normal seperti apa tidak dijelaskan. Rudi hanya minta persetujuan melalui tanda tangan kepada masyarakat. Itukan seperti upaya minta dukungan saja. Kalau tutup dan buka usaha orang, apa dasarnya? Tak bisa hanya imbauan-imbauan seperti itu saja," kata Tumbur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan fasilitas kesehatan apabila terus melakukan penyisiran Covid-19 kepada masyarakat. Sehingga warga yang disisir tidak hanya diketahui statusnya reaktif dan positif.

"Kalau jumlah yang reaktif cukup banyak, bagaimana dengan swab test dan reagen," ujar Tumbur. (Tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)

Berita Terkini