Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak kembali di gelar setelah tertunda akibat pandemi Covid-19.
Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan ketua partai politik di ruang kerjanya.
Silaturahmi tersebut dalam rangka Basembang bercerite Kamtibmas, Kamis (11/6/2020) itu dilakukan dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan digelar Desember mendatang.
Silaturahmi tersebut dihadiri oleh berbagai ketua Partai Politik Daerah Kepri terdiri dari Partai PKB, Partai Gerindra, Partai PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem.
Kemudian Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai PKS, Partai Perindo, Partai PPP, Partai PSI, Partai PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai PBB dan Partai PKPI.
Dalam Kesempatan itu Kapolda Kepri menyampaikantelah mempersiapkan rencana kegiatan dan langkah-langkah pengamanan dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahun sekali di Provinsi Kepri itu.
"Kami menjamin Polri netral dan semua akan kita layani, karena kita sebagai anggota Polri bertugas sebagai pelindung, pengayom, melayani serta melakukan penegak hukum", tegas Aris dalam pertemuan tersebut.
Aries juga mengajak ketua partai politik yang hadir dalam Silaturahmi tersebut untuk mensosialisasikan bahaya Covid-19 serta pencegahannya terhadap masyarakat Kepri.
"Marilah kita bersama mensosialisasikan bahaya penyebaran Covid–19 terutama diwilayah kita, dan pada pelaksanaan nanti tetap memperhatikan Protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, bersama-sama bekerja menciptakan Provinsi Kepri yang kita cintai ini menjadi Kepri yang aman, nyaman dan kondusif," ujarnya.
Tunggu PKPU Pusat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri masih menunggu terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Ini berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepri yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.
Terdapat 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kepri yang melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020.
Dicsi teknis penyelenggaraan KPU Provinsi Kepri, Arison mengatakan, rencananya KPU Provinsi Kepri akan memulai kembali tahapan dengan mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penundaan tahapan yang diterbitkan pada 22 Maret 2020.
Setelah pencabutan SK itu, pihaknya bakal mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinonaktifkan, termasuk melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Rencananya seperti itu. Saat ini kami masih menunggu PKPU dari KPU RI," ujarnya, Selasa (9/6/2020).
KPU Provinsi Kepri menurutnya telah bertemu dengan Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman.
Pertemuan terkait penyelenggaraan Pilkada saat pandemi Covid-19, termasuk perkembangan persiapan oleh KPU Kepri sebagai penyelenggara Pemilu.
"Dalam pertemuan tersebut, Bapak Kapolda sudah menyatakan kesiapannya bersama TNI untuk pengamanan menjelang hingga tahapan Pilkada Kepri benar-benar tuntas," sebutnya.
Wacana Perubahan Aturan saat Mencoblos
Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI menyetujui pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Namun untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 saat Pilkada serentak 2020, KPU RI harus menerapkan protokol kesehatan.
Sejumlah warga saat mencoblos harus aman dan tetap mencegah penyebaran virus Corona.
Komisioner KPU Provinsi Kepri Divisi Hukum dan Pengawasan, Widiyono Agung menuturkan, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada saat pencoblosan, paku untuk mencoblos yang biasanya akan digunakan untuk beramai-ramai, akan diganti dengan paku sekali pakai.
Tapi apakah nanti tetap menggunakan paku atau semacam bambu, kayu atau lainnya setelah dipakai sekali di buang. Atau tidak pakai sarung tangan sekali pakai.
"Artinya tidak langsung disentuh oleh ramai-ramai," terangnya, Minggu (31/5/2020).
Tidak hanya itu, tinta yang biasanya dicelup ramai-ramai oleh masyarakat sebagai tanda pemilih telah menggunakan hak pilihnya juga akan diganti dengan teknis baru.
Agung menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan akan menambah dari sisi anggaran.
Komisi ll DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKKP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, kabupaten dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh DPR RI.
Sebab KPU seluruh Indonesia mengusulkan anggaran Pilkada belum ada wabah Covid-19.
"Tinta ini kemungkinan akan diganti dalam bentuk spray atau diubah menjadi bentuk tetes oleh petugas. Intinya ini dilakukan untuk pencegahan penularan Covid-19.Jadi kita harus dilaksanakan sesuai protokol untuk pelaksanaaannya," ungkapnya.
Ia mengatakan, usulan yang diminta Komisi II DPR RI ini nantinya juga masih akan dibahas bersama legislatif, pemerintah dan DPR-RI.
• Health Facilities Quick Response, Key of Success of East Lampung Zero from Corona Case
• Fakta Mamah Muda Siksa Bayinya yang 8 Hari, Cemburu Lihat Pacar Si Ayah Bayi Dekat Gadis Lain
Penambahan anggaran ini nantinya akan bersumber dari APBN. "Kemarin juga sepakati ada lima item yang harus digunakan oleh petugas penyelengara Pilkada. Pertama harus pakai masker, petugas menggunakan face Shield( penutup muka), sarung tangan sekali pakai, disinfektan dan hand sanitizer," ucapnya.
Hasil Kesepakatan 4 Lembaga
Pandemi Covid-19 yang mewabah awal tahun 2020 di Indonesia, berdampak pada sejumlah tahapan Pilkada Serentak 2020.
Sejumlah tahapan yang sudah disusun, terpaksa ditunda akibat wabah virus Corona ini, termasuk tahapan Pilkada di Batam.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam berencana menggelar kembali tahapan Pilwako Batam yang sempat tertunda.
Tahapan pemilu tersebut, rencananya akan dimulai Juni 2020. Hal itu sesuai kesepakatan antara DPR RI, Bawaslu RI, DKPP dan KPU RI.
Ketua KPU Batam, Herigen Agusti mengatakan, panitia ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sempat dinonaktifkan, akan diaktifkan kembali untuk membantu jalannya proses tahapan yang sempat tertunda.
Herigen menyatakan akibat adanya penundaan tahapan ada empat tahapan yang tertunda.
"Akibat penundaan tersebut ada empat tahapan yang tertunda yaitu pelantikan PPS, lanjutan verifikasi faktual calon perseorangan, pembentukan PPDP kemudian dan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih)," ujarnya, Minggu (31/5/2020).
Herigen menyatakan dalam pengaktifan kembali maka empat tahapan tersebut akan berjalan kembali.
Terkait potensi penundaan lagi tahapan pemilu Herigen menyatakan sampai hari ini belum ada wacana tersebut.
"Terkait adanya penundaan kembali kita melihat dari hasil kesepakatan kemaren kemungkinan tidak, kecuali ada pemberitahuan lanjut dari pusat dan sampai saat ini belum ada," ucapnya.(TribunBatam.id/Alamudin/Himi Heptana/Alfandi Simamora)