Persoalan PPDB terjadi di Kelurahan Sei Pelenggut, karena jumlah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah SMPN tak sebanding.
"Yang jelas di Kelurahan Sei Pelenggut ada sebanyak delapan SD baik negeri maupun swasta, sementara untuk SMPN hanya satu yakni SMPN 27. Ini yang selalu membuat SMPN 27 kelebihan Kuota PPDB," kata Alvian.
Dia mengatakan, ke depan persoalan PPDB di Kelurahan Sei Pelenggut akan semakin parah.
Pasalnya saat ini geliat pembangunan perumahan sedang terjadi.
"Kalau kita lihat ada ratusan hektare lahan yang sedang dilakukan pematangan untuk membangun perumahan, berarti lima atau 10 tahun ke depan warga akan semakin ramai," kata Alvian.
• DAFTAR 7 Makanan Pengganti Nasi, Cocok Untuk Program Diet Sehat
Di Kelurahan Sei Pelenggut ada dua SMPN.
Namun satu sekolah lainnya yakni SMPN 44, berbasis agama dan pondokan.
"Ini yang SMPN 27 terjadi kelebihan kuota, karena SMPN 44, berbasis agama dan pondokan," kata Alvian.
Dia mengatakan, pemerintah Kota Batam harus mulai memikirkan kondisi pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sei Pelenggut.
"Ya mau tidak mau harus ada penambahan sekolah baru di Kelurahan Sei Pelenggut," kata Alvian.
Di tempat terpisah Muhammad Zainal, Ketua Melayu Raya dan juga Organisasi Solidaritas Masyarakat Sagulung, mengatakan persoalan PPDB, selalu terjadi setiap tahun.
"Ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah," kata Zainal.
Zainal mengatakan, tahun 2020 ini PPDB akan menjadi persoalan yang sangat pelix yang dihadapi pemerintah di seluruh Indonesia.
"Saat ini wabah Virus Corona meluluhlantak ekonomi masyarakat. Jadi jelas banyak orangtua akan menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri," kata Zainal.
Dia juga mengatakan untuk wilayah Sagulung persoalan PPDB akan lebih parah dari tahun sebelumnya.