Dorong Perekonomian, Inggris Beri Insentif Untuk Perusahaan yang Pekerjakan Kembali Karyawannya

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Polisi Inggris - Inggris merupakan salah sau negara yang menggaji polisinya cukup besar. Inggris dikabarkan akan memberi bonus bagi perusahaan yang rekrut kembali pegawainya.

Selain itu juga sebesar 111 juta poundtserling sebagai investasi untuk meningkatkan skala training selama 2020 hingga 2021.

Selain iut, Sunak juga mengumumkan penundaan pembayaran pajak properti dengan nilai mencapai 500.000 pounsterling untuk stimulus di pasar properti.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan 1 miliar poundstreling kepada Kementerian Pekerjaan dan Pensiun untuk menangani upaya mengembalikan penduduk untuk kembali bekerja.

Sebelumnya, pada anggaran Maret lalu, Sunak telah mengumumkan paket anggaran sebesar 30 miliar dollar AS untuk menangani sektor kesehatan dan lapangan kerja yang terdampak pandemi lantaran lockdown yang diterapkan secara nasional.

Jika dihitung sejak awal pandemi, pemerintah Inggris telah mengalokasikan 160 miliar poundtserling sebagai bentuk stimulus bagi perekonomian.

Terkait UU Keamanan Nasional di Hong Kong, Dubes China di London Sebut Inggris Ganggu Negerinya

Dampak pemberlakuan Undang-undang (UU) Keamanan Nasional di Hong Kong, China menerima beragam tantangan dari sejumlah negara di dunia.

Terbaru, China menuduh Inggris melakukan intervensi terhadap negaranya.

Tuduhan ini dilemparkan oleh Duta Besar ( Dubes) China untuk Inggris, Liu Xiaoming.

Inggris menyebut UU tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap Deklarasi Bersama 1984, 13 tahun sebelum Hong Kong kembali ke pangkuan China.

Liu menyebut penawaran kewarganegaraan Inggris kepada warga Hong Kong mengganggu urusan dalam negeri China.

Dia menambahkan keputusan Inggris tersebut juga menginjak norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Selasa (7/7/2020).

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menolak tuduhan tersebut.

Dia mengatakan hal tersebut bukanlah gangguan besar terhadap urusan domestik.

"Ini urusan kepercayaan dan banyak negara di seluruh dunia mengajukan pertanyaan ini: apakah China memenuhi kewajiban internasionalnya?" kata Raab.

Halaman
1234

Berita Terkini