Baca tanpa iklan
Editor: Azmi S
TRIBUNBATAM.id - Sejak lama pencemaran limbah di perairan Danau Toba yang disebabkan Keramba Jaring Apung (KJA) jadi sorotan.
Kelestarian destinasi wisata yang sangat populer di pelancong lokal dan mancanegara ini pun dianggap makin tercemar karena KJA.
• Hindari Longsor, Mobil Suzuki Escudo Terjun ke Danau Toba. Pengemudinya Ditemukan Tewas
Persoalan timbul, tatkala Danau Toba yang mulai berbenah, KJA yang akan ditertibkan adalah sumber ekonomi warga.
Saat ini Danau Toba ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark.
Semangat baru dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga kelestarian kawasan menjadi perhatian semua pihak.
"KJA banyak menjadi sorotan.
Dilemanya adalah itu juga menjadi mata pencaharian utama masyarakat.
Artinya harus ada alternatif atau solusi," kata Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dalam rapat solusi penanganan limbah perairan Danau Toba di rumah dinasnya, Kamis (17/9/2020).
• Begini Pengamanan Paspampres di Bukit Singgolom, Danau Toba sebelum Kedatangan Raja dan Ratu Belanda
Musa meminta agar segera dilakukan kajian yang benar-benar komprehensif dengan turun ke lapangan yang melibatkan berbagai pihak, baik Dewan Riset Daerah (DRD), perguruan tinggi dan dinas terkait.
Kajian dan data yang diperoleh nantinya didiskusikan dengan kabupaten di lingkar Danau Toba.
"Saya yakin, kalau tujuannya baik, mereka akan setuju karena untuk kepentingan masyarakat di sekitar Danau Toba," ucap dia.
• Geger di Danau Toba Penemuan Ikan Predator Berukuran 13 Kg, Berhasil Ditangkap Warga
Kajian yang dimaksud, menurut Musa, tidak hanya fokus pada KJA, tetapi meliputi faktor lain yang menyumbang pencemaran lingkungan.
Selain itu, juga ada kajian pendekatan masyarakat, supaya kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan masyarakat.
"Saya minta kajian segera dilaksanakan, libatkan para ahli dan tentukan jadwalnya.