Baca tanpa iklan
KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Warga Tanjungpinang segera memiliki seorang Wakil Wali Kota Tanjungpinang.
Pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang ini rencananya digelar pada Senin, 10 Mei 2021.
Ada dua nama calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang sudah ditetapkan DPRD dalam sidang paripurnanya, yakni Ade Angga dan Endang Abdullah.
Program News Webilog Tribun Batam edisi Rabu (5/5/2021) hadir dengan tema 'Menuju 10 Mei, Pilwawako Tanjungpinang Ade atau Endang'
Tribunbatam.id menghadirkan narasumber untuk membahas tema tersebut, yaitu Robby Patria.
Baca juga: Pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Digelar 10 Mei 2021, Ini Jadwal Tahapannya
Baca juga: Polemik Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Ansar Ahmad Ajak Rahma Bertemu, Tapi Tak Datang
Diketahui Robby Patria adalah seorang mahasiswa S3 di University Tun Hussein Onn Malaysia.
Berikut hasil obrolan lengkap antara Tribunbatam.id bersama Robby Patria.
Keterangan, Tribun Batam = TB, Robby Patria = RP
TB: Abang tentu membaca dinamika politik yang terjadi selama ini jelang pemilihan wakil wali kota (Pilwawako) Tanjungpinang. Menurut Abang, apa yang menyebabkan proses Pilwawako Tanjungpinang ini sempat molor?
RP: Ya jadi dinamika Tanjungpinang itu, karena sebagai pusat pemerintahan dan pusat kerajaan juga dalunya, jadi agak menarik sebenarnya apa lagi kita lihat tahapan pilkada 2024 dan berakhirnya periode Wali Kota 2003, 2023 maka ada kesenjangan ada kekosongan waktu.
Jadi kompetisi perebutan wakil ini menjadi srategi bagi partai politik di Tanjungpinang, karena kalau kita lihat pilkada 2020 kemarin tidak bisa kita pungkiri kemenangan Golkar itu mutlak besar ditentukan pemilih Tanjungpinang dan Bintan.
Jadi kalau kita lihat lagi ke 2024 maka penguasaan Tanjungpinang sangat seksi, jadi bukan hanya Batam sebenarnya, Batam itu ya memang pemilihnya besar tapi ternyata penentu kemenangan Gubenur itu Tanjungpinang dan Bintan.
Jadi ini pertandingannya bukan hanya Gerindra dengan Gorkar tapi pertandingan antara banyak partai ya terutama di Tanjungpinang bagaimana PDIP, Golkar dan Nasdem tiga partai ini bersaingan keras untuk merebut kualisi atau kursi di legislatif 2024.
Kemudian Pilkada Tanjungpinang 2024 yang tahapannya dimulai dia khir 2023, sementara September 2023 itu pasangan Wali Kota yang sekarang sudah habis periode, maka perlu eksistensi yang kuat perlu program soialisasi masif ketika mendapatkan posisi-posisi penting di Tanjungpinang.
Sehingga orang masih mengingat program kerja kemudian kapasitas lalu kemampuan yang ditujukan oleh calon.
Karena kalau kita belajar dari 2018 pak Lisdarmasyah itukan berakhir di 2017 maka terjadi kekosongan dan itu ternyata bisa mengubah peserta persaingan karena satu tahun itu tidak ada kekuasaan yang di pegang oleh wali kota definitif.
Maka menarik ketika misalnya Golkar mengusung Bang Ade Angga, saya kira walaupun tidak ikut kompetisi ini beliau tetap akan ikut menjadi calon di 2024, apa lagi ketika sudah menjadi Wakil.
Jadi ini kepentingannya sangat strategis bagaimana Golkar sebagai pemenang Pilkada Gubernur, di 2024 akan berusaha kembali untuk mempertahankan kemenangan di Kota Tanjungpinnag.
Dengan adanya wakil wali kota yang sekarang, misalnya ini dikuasai oleh Golkar maka peluang kemenangan di 2024 bisa jadi sangat besar seperti itu.
Ini gambaran secara politiknya. Karena partai-partai seperti PDIP, Golkar dan Nasdem akan bersaing keras. Kalau kita lihat sekarang PDIP masih memegang di Tanjungpinang. Untuk kursi legislatif dengan Golkar selisihnya sangat tipis hanya beberapa ratus suara, sama-sama miliki kursi lima.
Jadi ini sangat sensitif sekali, ketika misalnya Golkar bisa duduk di kursi Wakil Wali Kota, dan ini bisa menjadi sebuah hambatan juga bagi PDIP untuk memenangkan kompetisi di 2024, mungkin secara politiknya bisa dilihat seperti itu.
TB: Bagaimana Abang menilai terkait komunikasi politik ini?
RP : Ya kalau orang politikkan biasa, harus selalu tersenyumkan. Komunikasinya harus mencair setiap saat tidak bisa seperti misalnya tidak ya tidak, seterusnya gitu. Bagaimana kepentingan tercapai atau sampai tujuan.
Misalnya hari ini bisa A besoknya bisa B. Hari ini bekawan besoknya tidak bekawan itukan biasa di politik. Kalau lurus-lurus saja itu bukan orang politik namanya wajar seperti itu. Yang bisa kita mencatat itukan kalau jejek rekam ya, jejak rekam calon kemudian hubungan dengan Wali Kota saat inikan bisa kita cek di media sosial itukan terekam.
Jadi memang dalam politik itu tidak ada teman yang sejati dan tidak ada permusuhan yang sejati seperti itu. Semua bisa mencair kapanpun dan itu saya lihat kawan saya bang Ade Angga ini sangat lihai soal itu.
Karena dari organisasi sejak dari mahasiswa, jadi biasalah berpolitik seperti itu, tapi dalam kancah akademisi memandang 2024 itu dimulai sejak 2022 persaingannya.
Karena tahapan pemilu legislatif itu dimulai 2022 maka disini kita memang sebagai rakyat sebagai warga Tanjungpinang memang memerlukan berharap besar ya kepada siapapun yang terpilih nanti keduanya harmonis kemudian bisa menyelesaikan visi misi SABAR yang mungkin dibuat oleh bang Angga waktu 2018.
Beliau paham betul dengan pak Endang mau menjadikan apa Tanjungpinang ketika mereka mengusung Bu Rahma dan pak almahum Syahrul ketika itu, jadi di 2 tahun kedapan memang harus kompak karena buk Rahma ini dari partai Nasdem mudah-mudahan tidak saling berkompetisi seperti itu antara wakil dengan wali kotanya.
Karena inikan saling memperebutkan pengaruh kita tidak bisa pungkiri ya persaingan antara wakil dan wali kota itu, karena kedua-duanya adalah orang politik ya masing-masing ingin menunjukan, pasti itu pengaruhnya ditengah masyarakat siapa yang kontribusinya sangat besar yang nantinya akan berdampak kepada pemilihan pemilu di 2024.
TB: Apakah abang yakin semuanya itu terjadi karena persoalan birokrasi administrasi yang begitu ketat dipertahankan oleh Wali Kota Tanjungpinang atau karena ada komunikasi atau manuver politik yang tidak jalan?
RP : Ya kalau kita melihat contohnya ini sekarang Gubenur Aceh, Gubenur Aceh itu sekarang masih kosong wakilnya ketika Irwandi itu ditangkap sama KPK kemudian ada pergantian wakil Gubenur naik sampai sekarang wakil gubenur Aceh itu tidak diisi.
Karena gubenurnya mungkin tidak mau ya karena desakannya tidak seperti Tanjungpinang kerasnya, jadi Wakil Gubenur Aceh masih kosong karena Gubenur sebelumnya ditahan KPK.
Kalau kita lihat di Tanjungpinang komunikasinya memang sangat luar biasa. Padahal dasar hukumnya itu sudah jelas Undang-Undang 10 itu dengan PP 12 tahun 2018 sudah menjadi pegangan yang kuat, tidak perlu lagi sebenarnya kemarin Wali Kota menyurat Kemedagri meminta petunjuk.
Tapi ujungnya alhamdulillah Wali Kota Tanjungpinang akhirnya mau menyerahkan surat rekomendasi partai kepada pimpinan DPRD artinya sudah melunak buk Wali, harus mengutamakan kepentingan besar daripada ego pribadi atau ego sektoral.
Mudah-mudahan nantinya, bagi calon yang menang bersyukur dan yang kalah tidak menggugat, tapi kalau ada menggugat maka Pansus harusnya menyiapkan waktu jeda, sebelum pelantikan oleh Gubernur kepada Wakil Wali Kota terpilih. Karena ini bukan pemilihan RT yang ada masa sangga. Karena saya tidak menemukan dijadwalnya, mudah-mudahan tidak ada yang menggugat.
Tapi tidak menutup kemungkinan ada partai yang menggugat, karena melihat mekanisme nya yang kurang baik.
TB: Tadi dari para calon kandidat Wakil Wali Kota, bahwa mereka membangun setrategi dengan suasana yang memang sejuk sehingga membangun suasan yang baik, untuk pak Robby bagaimana menanggapi hal itu pak?
RP: Kalau politik itukan tidak ada makan siang gratis, apalagi posisi Wakil Wali Kota itu menjadi puncak bagi politisi sebagai penghormatan terakhirlah bagi masyarakat .
Jadi saya kira memang pak Angga dan pak Endang di sini saja kelihatan baik-baik, tapi gerilia politik itu sudah jauh-jauh hari sudah dimulai, karena demi kepentingan yang jauh lebih besar sebenarnya.
Jadi ini tidak bisa kita nafikan, Pilwawako adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan yang besar itu, jadi siapa yang menang ini adalah staregi yang baik sekali untuk memepertahankan kursi di 2024 .
Maka dengan sistem tertutup yang dibuat oleh Pansus DPRD ini maupun teman-teman di DPRD, jadi kita tidak bisa memprediksi, bia saja ada anggota dewan yang tidak sejalan dengan pimpinan fraksinya, pimpinan partainya. Karena tidak tahu siapa yang dia pilih, jadi kita tidak tahu karena tertutup sistemnya.
Dengan sistem yang tertutup ini perlu kita waspadai bersama, jangan sampai ada politik transaksional yang tidak kita harapkan, karena prosesnya masih panjang.
TB: Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kira-kira menurut Abang, partai-partai politik mana saja bisa berkoalisi dalam Pilwawako Tanjungpinang ini?
RP: Ini prediksi ya, Golkar punya 4, Gerindra punya 3, yang sudah jelas itu. Kemudian kalau kta lihat pada Pilkada Gubernur, Golkar ini ditemani siapa? Gerindra sama siapa? Kalau PDIP ni tentu sama Gerindra karena koalisinya sejak lama sejak Pilgub. Kemudian Nasdem, Nasdem ini sangat seru, kalau ikut koalis Pilgub maka Nasdem ke Golkar, tapi sekarang Wali Kotanya dari Nasedem maka Nasdem juga akan mempertimbangkan secara poltik bagaimana di 2024.
Ini bisa saja deal secara pimpinan partai tapi tidak mengalir kepada teman-teman DPRD, teman-teman DPRD kalau sistem tertutup dia tidak tahu kecuali ada tandatangan khusus di surat suara, dan saya kira fraksi itu akan memberikan hukuman tegas kepada anggota DPRDnya kalau ketahuan dia tidak sejalan dengan deal pimpinan partainya dia bisa saja di PAW ya kalau tidak mengikuti perintah fraksi atau perintah ketua partai.
TB: lantas partai-partai mana yang berstatus netral dan haru direbut oleh kedua calon? Apa yang harus dilakukan oleh kedua calon untuk merebut dukungan partai-partai politik ini?
RP: Yang masih kurang didekati saya rasa adalah Hanura yang masih kiri kananlah ya, kemudian PAN, memang PAN ini cenderungnya agak ke kuning tapi bisa juga ke garuda. Kemudian partai Nasdem, saya rasa yang akan menjadi penentunya adalah Nasdem.
Terkait dengan langkah apa yang harus dilakukan guna merebut partai-partai yang netral ini memang ini persoalannya adalah harapan, misalnya kalau kamu pilih saya harapannya apa?, kalau pak Angga tadi bilang memulihkan perekonomian, tapi untuk partainya apa? Jadi ini hubungannya agak transaksional sebenarnya.
Tapi dalam politik tu memang tidak ada makan siang gratis, apa yang diharapkan oleh partai ketika memberikan dukungan kepada kedua calon ini kan itu pastilah, ini bukan jabatan ketua RT ini jabatan Wakil Wali Kota yang kebetulan dipilih oleh teman-teman DPRD.
Kalau pemilu langsung itu kita masih yakinlah tidak ada apa-apanya, tapi memilih hanya berdasarkan visi misi. Tapi kalau untuk pemilihan teman-teman dewan ini memang agak harus ada harapan tadi.
TB: Lalu, kira-kira ada tidak peran Wali Kota dalam manuver-manuver partai politik, sebab Wali Kota juga seorang petinggi dalam satu partai politik?
RP: Jadi ibu Wali Kota Tanjungpinang kalau kita lihat intens ya turun ke tengah masyarakat, dan kita paham juga beliau ini Wali Kota, tentu punya hasrat untuk kembali di 2024 mempertahankan kekuasaannya di 2024. Tentu ini menjadi pertanyaan serius, dengan siapa beliau lebih nyaman? Kita lihat banyak wakil dengan wali kota itu bercerai di tengah jalan. Seperti Bintan, Tanjungpinang di 2018, kemudian Pilkada Gubernur dan banyak daerah di Indonesia tidak harmonis ketika mereka betemu di Pilkada berikutnya.
Ini juga harus dipertimbangkan oleh Wali Kota saat ini, jadi itu wajar saja dan tidak ada persoalan secara politik, tapi dinamika ini akan menjadi suatu langkah politiknya Nasdem kalau Ibu Rahmah masih di Nasdem, kalau nanti pindah lagi ke partai lain ini persoalannya akan lain lagi, tapi tentu Nasdem memiliki kepentingan dalam jangka panjang terhadap siapa wakilnya nanti.
Jadi siapapun yang menang adalah pilihan terbaik anggota DPRD mewakili 260 ribu jiwa, jadi pasangan itu akan berjalan dengan baik sampai tahun 2023 dan tentunya bisa mengatasi covid-19.
(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)
*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Kepri
Berita tentang Tanjungpinang