DPRD Minta Sekolah Beri Keringanan
Keluhan orangtua murid sekolah swasta terhadap biaya SPP mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, pihak sekolah dapat mempertimbangkan kondisi ini.
"Minimal dikurangi biaya SPP siswa, tidak gratis juga. Bisa saja beri diskon 20 atau 30 persen. Tergantung kebijakan sekolah," tegas Yunus kepada Tribun Batam, Selasa (1/6/2021).
Dengan kegiatan daring sekarang, Yunus mengemukakan, seharusnya pihak sekolah dapat memahami keluhan para orangtua murid ini.
Apalagi, lanjut dia, beban pemakaian listrik dan operasional lainnya di sekolah ikut berkurang selama pembelajaran daring digelar.
"Paling tidak, beban orangtua dapat diminimalisir," katanya lagi.
Ia menjelaskan, SPP sendiri adalah kewajiban setiap murid. Di samping operasional sekolah, pembiayaan gaji guru juga menjadi peruntukan SPP setiap siswa.
"Kalau tak dibayar, tentu gaji guru akan tersendat. Namun, karena ada juga sekolah swasta yang menerima dana BOS dari pemerintah, harus tahu dong kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini," jelasnya.
Untuk beberapa tahun lalu, Yunus mengungkapkan, sekira enam atau tujuh sekolah swasta di Batam menolak untuk menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.
Alasan penolakan itu, kata Yunus, berbeda-beda di tiap sekolah.
"Bisa saja karena ribetnya penggunaan dan pelaporan dana BOS, sejumlah sekolah itu menolak untuk menerima. Bisa jadi juga karena pihak sekolah merasa sudah mandiri dalam segi pembiayaan operasional," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Ichwan Nurfadillah)
*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Batam