Baca tanpa iklan
"Ini memang pekerjaannya sangat dibutuhkan secara individu saja yang perlu dipertahankan, ini semua kita tunggu dalam pembahasannya nanti," terangnya.
Menurutnya, tenaga honorer sangat dibutuhkan.
Dengan alasan, jika tidak maka tidak akan diterima bekerja sejak awal.
Hingga saat ini semua tenaga honorer dinilai sudah bekerja dengan baik.
"Dengan keadaan seperti ini, memaksa kita untuk melakukan suatu kebijakan yang ekstrim. Namun demikian harus kita cermati dulu, itu artinya harus kita bahas untuk mencermati sejauh mana hal ini bisa kita lakukan," jelasnya.
Sementara solusi lain, harus mengorbankan tenaga honorer, pihaknya juga akan melihat rancangan KUA PPAS, jika ada kemungkinan solusi baru, seperti mungkinkan untuk memangkas kegiatan yang belum saatnya dilakukan, atau masih bisa ditunda pengerjaannya.
“Kalau memang kegiatan itu masih bisa ditunda pemangkasan itu nanti bisa menutupi, atau tidak kebutuhan dari refocusing dan sebagainya. Kalau tertutupi ya mudah-mudahan selamat, kalau tidak mampu juga tertutupi, maka dalam hal ini apakah sebagian atau semuanya dirumahkan. Intinya setelah pembahasan baru dapat diputuskan,” katanya.
Di ketahui, sudah sepekan DPRD Kabupaten Karimun meelakukan pembahasan secara internal, pasca pembahasan rancangan perubahan kebijakan KUA PPAS.
Kemudian pembahasan tahapan KUA PPAS serta pembahasan di Banggar dalam menentukan nasib tenaga honorer. (TRIBUNBATAM.id/Yeni Hartati)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google