Baca tanpa iklan
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad sebelumnya menaruh harapan hasil pungutan dari labuh jangkar akan memperkuat fiskal daerah.
Kekuatan fiskal ini akan digunakan sebaik dan seefisien mungkin untuk membangun berbagai infrastruktur yang masih dibutuhkan oleh masyarakat.
Selain itu infrastruktur penunjang investasi ke depan agar seluruh kawasan di Kepri lebih kompetitif.
“Kami akan terus memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayah ini. Namun hal ini hanya bisa kami lakukan kalau mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Karena itu terima kasih dan berharap Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan dan jajaran lainnya yang terkait di laut terus memberikan dukungan itu bagi kemajuan Kepri,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Pertemuan itu sekaligus melaunching Pungutan Perdana Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah pada Area Labuh Jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung berakit dan Karimun di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (9/3/2021).
Turut hadir di kesempatan ini Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin, Staf Ahli Menko Bidang Manajemen Konektivita, Sahat Manaor panggabean, Para Asisten Deputi Kemenko Marves, FKPD dan OPD Pemprov Kepri, serta Instansi Vertikal.
Baca juga: Gubernur Bakal Bentuk Satgas Pengawas Labuh Jangkar di Kepri
Baca juga: Soal Labuh Jangkar di Kepri, Ansar Ahmad Ingin Ditata Makin Baik, Yakin Ekonomi Maju
Ansar berkisah, untuk penentuan titik labuh jangkar, Pemprov Kepri sudah berkali-kali melakukan koordinasi, sehingga semulanya ada 18 titik labuh jangkar, akhirnya dengan bantuan Kemeko Marves ditetapkan kawasan-kawasan potensi jasa labuh jangkar ini jadi 6 titik potensial.
Setelah melalui diskusi dan didukung oleh legal adviser dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, BPKP dan BPK Perwakilan Kepri, serta pihak-pihak lainnya, akhirnya pekan lalu diluncurkan pungutan retribusi ini khusus di kawasan perairan Pulau Galang.
“Hari ini empat lokasi akan kita launching pungutan perdana labuh jangkar kembali yaitu pada area Labuh jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Perairan Karimun,” jelasnya.
Menurut Ansar, ini adalah usaha ekstensifikasi sumber pungutan baru bagi pendapatan asli daerah.
Memang hitung-hitungan dari hasil pungutan yang dilakukan di perairan Galang, karena Nipah dan Galang ini, merupakan perairan yang sudah eksis untuk kegiatan labuh jangkar, Pemprov masih memperoleh hitungan menyeluruh dengan total 1.974.543 GT/ bulan atau 65.818 GT/hari.
Dari situ Kepri baru mendapatkan pendapatan Rp 42 juta per hari, atau Rp 1,3 miliar per bulan, maka kemungkinan baru mendapatkan perolehan per tahun itu Rp 15 miliar lebih.
“Akan tetapi dengan tambahan lokasi yang akan kita luncurkan hari ini, kita punya target 1 tahun untuk setiap hari, kapal yang menggunakan fasilitas labuh jangkar ini, target kita bisa mencapai 1 juta GT.
Sehingga per hari kita mendapatkan pendapatan Rp 700 juta.