Baca tanpa iklan
"Kalau Monas dulu tau kan, di aspal kletek-kletek," katanya.
Jakpro Beberkan Rahasia di Balik Turunnya Commitmen Fee
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Formula E Operation (FEO) menyepakati kewajiban pembayaran commitment fee penyelenggaraan Formula E turun dari Rp 2,3 triliun untuk 5 musim menjadi Rp 560 miliar untuk 3 musim balapan.
Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto kesepakatan itu terjadi karena pihaknya menerapkan taktik dalam negosisasi dengan FEO.
"Penurunan harga commitment fee. Ya karena kondisi covid, kami kan pakai taktik-taktik dalam negosiasi."
"Sekarang dalam kondisi kami begini itu gimana?"
"kita turunkan juga, karena gak mungkin terlaksana sesuai business plan awal yang kita bikin."
"Berat sekali untuk kami laksanakan. Itu dua malam lanjut terus," jelasnya usai rapat Komisi B DPRD DKI, Rabu (6/10/2021).
Sementara itu, Direktur Perkembangan Bisnis Jakpro, Gunung Kartiko menuturkan commitment fee atau uang komitmen ini disesuaikan dengan tuan rumah penyelenggara masing-masing.
Untuk di Jakarta, kata Gunung, uang komitmen yang dibayarkan akan digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti pengiriman kru, pengiriman atlet, mobil hingga grand stand atau panggung.
"Sebenarnya commitment fee ini balik ke lokasi penyelenggara dalam bentuk biaya biaya yang akan dikeluarkan oleh FEO, salah satunya pengiriman kru, pengiriman atlet, pengiriman mobil, kemudian ratusan box yang akan dikirim juga disini termasuk grand stand, panggung dan lain-lain, hadiah juga, itu akan kembali ke sini," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, uang komitmen yang dikeluarkan pihaknya untuk menggelar Formula E sebesar Rp560 miliar.
Ia pun membantah kabar yang menyebut uang komitmen Formula E mencapai Rp2,3 triliun.
"Tidak pernah kita membayar commitment fee (Rp2,3 triliun), yang ada adalah Rp560 miliar untuk tiga tahun ke depan, bukan satu tahun," ucapnya, Jumat (1/10/2021).
Politisi Gerindra ini pun menegaskan, biaya penyelenggaraan Formula E selama tiga tahun ke depan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).