Baca tanpa iklan
Kemudian menyangkut pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah. Rencana landasan pesawat akan diperpanjang dari 1200 meter menjadi 1600 meter sudah ditinjau bersama Kementerian Perhubungan.
Menyangkut pembebasan lahan, pemerintah pusat minta disegerakan oleh pemerintah daerah, yakni dengan sistem bagi anggaran antara Pemerintah Kabupaten Karimun dan Pemerintah Provinsi Kepri.
"Insya Allah tahun 2022 akan kita bebaskan dan sudah kita sampaikan ke Presiden waktu beliau ke Batam. Karena problem di Karimun adalah bandara. Setidaknya diperpanjang agar pesawat lebih besar bisa masuk," kata Gubernur.
Program lainnya adalah mengenai Pelabuhan Molarko serta rencana FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun.
"Ini semua jadi prioritas Pemprov Kepri di sini yang kita kejar ke pusat. Semoga saja semua berjalan lancar dan pertumbuhan perekonomian di Kepri bisa merata," tutupnya.
(*/Tribunbatam.id/endrakaputra)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Kepri