Baca tanpa iklan
Sayangnya berbagai kebijakan yang dibuat tak efektif akibat ulah oknum mafia minyak goreng.
"Dengan permohonan maaf Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," kata Lutfi sebagaimana dikutip Kompas.com, Kamis (17/3/2022).
Baca juga: Minyak Goreng Langsung Melimpah Usai Pemerintah Cabut Harga Eceran Tertinggi
Baca juga: Ibu Rumah Tangga Menjerit, Harga Minyak Goreng Tembus Rp 49 Ribu Per 2 Liter
Ia mengatakan Mendag memiliki keterbatasan wewenang mengusut persoalan mafia dan spekulan minyak goreng.
Sehingga, pihaknya meminta bantuan kepada Satua Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan.
"Sementara ini kita punya datanya dan sedang diperiksa oleh kepolisian Satgas Pangan tetapi keadaannya sudah sangat kritis oleh ketegangan," ucapnya.
Mendag juga meyakini adanya upaya penyelundupan pasokan minyak goreng yang dilakukan oknum mafia ke industri ataupun ke luar negeri. "Kemendag tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut," pungkasnya.
DPR RI: Masa Negara Kalah Sama Mafia
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah harus menelusuri penyebab mahalnya harga minyak goreng.
Pihaknya sudah mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang fokus untuk menelusuri permasalahan minyak goreng.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu menegaskan, semua pemangku kepentingan harus segera menelusuri keberadaan mafia minyak goreng.
“Ini harus segera diteliti dan ditindaklanjuti, cari siapa pelaku mafia minyak goreng ini. Publik harus tahu para pelakunya,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (18/3/2022).
Menurutnya, langkah tersebut harus segera dilakukan agar negeri ini terbebas dari para mafia yang mengambil keuntungan di saat rakyat menderita.
Baca juga: Singapura Malaysia Kuasai Kebun Kelapa Sawit Indonesia Berdasarkan Data Kementerian
Baca juga: Pembelian Minyak Goreng di Batam, Satu Orang Satu Bungkus
Bagi Dedi, selain berfokus pada mafia minyak goreng, diharapkan Pansus juga mampu mencegah kasus serupa terjadi terhadap sejumlah bahan pokok lain.
“Ini agar negeri ini tidak dimainkan oleh orang yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Masa negara kita kalah oleh mafia. Makanya waktu itu saya dan beberapa teman yang mengikuti rapat gabungan di Komisi dipimpin Pak Rahmat Gobel itu diusulkan membuat pansus minyak goreng, dan Pak Rahmat Gobel dalam penutupanmya menyetujui untuk dibuat Pansus," lanjut Dedi.
Sekarang, kata Dedi, saat harga tak lagi diatur pemerintah dan diserahkan ke pasar tiba-tiba stok minyak goreng menjadi melimpah.