Baca tanpa iklan
Rencana pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah jelas ditentang sejumlah emak-emak.
Salah satu pedagang minyak goreng di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Zahra (52), angkat bicara soal rencana pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah.
Zahra mengatakan, dirinya belum sempat menikmati minyak goreng subsidi yang mulai diedarkan sejak Maret 2022.
"Kemarin ibu lagi repot, jadi ibu tidak urus (minyak goreng subsidi) dan ambil," kata Zahra di lokasi, Jumat (27/5/2022).
Zahra mengatakan ia berencana untuk segera mendapatkan minyak goreng bersubsidi tersebut.
Namun, pemerintah justru akan mencabut subsidi tersebut mulai 31 Mei 2022.
Baca juga: 9 Perusahaan Masuk Radar MAKI Soal Mafia Minyak Goreng, Sayangkan Kewenangan Terbatas KPPU
Baca juga: Kejagung Bongkar Habis Mafia Minyak Goreng, MAKI Bakal Datangi KPPU Bawa Data Pamungkas
"Ngerasain (minyak subsidi) juga belum masak dicabut lagi? Kalau gitu sih keberatan saya. Selama minyak mahal kan, sekarang subsidi ada, tapi mau dicabut lagi," ujar Zahra.
Pedagang minyak goreng lainnya, Masyudah (61), mengatakan bahwa ia tidak terlalu ambil pusing soal rencana pemerintah tersebut.
Sebab, ia memang tidak berniat mendapatkan minyak goreng bersubsidi.
"Kemarin sempat ditawarin minyak subsidi, tapi ribet pakai KTP gitu, saya tidak mau," ujar Masyudah.
Namun, ia berharap agar harga minyak goreng bisa turun meski subsidi dicabut.
"Kita mah ikutin saja, namanya kita rakyat kecil. Kalau bisa ya murah saja, enggak kasihan apa sama rakyat?," ucap Masyudah.
MINYAK Goreng & Luhut Binsar Panjaitan
Terkait urusan minyak goreng, Presiden Jokowi sebelumnya menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi sengkarut yang terjadi di Indonesia.
Langkah ini pun diketahui menuai reaksi.
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menganggap penunjukan Luhut Binsar Panjaitan tidak lah tepat.